Admin LPKN

Pendahuluan Istilah “balas budi” dalam konteks pengadaan publik merujuk pada pemberian proyek, kontrak, atau peluang ekonomi kepada pihak tertentu sebagai bentuk imbal jasa, balas jasa, atau pemeliharaan jaringan relasi-bukan semata karena kompetensi atau value-for-money. Fenomena ini tak hanya soal etika;…

Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa publik tidak pernah berdiri sendiri – ia selalu terkait kuat dengan politik anggaran. Keputusan tentang apa yang dibelanjakan, berapa besar anggaran yang dialokasikan, dan kapan dana dicairkan adalah keputusan politik yang memengaruhi proses pengadaan dari…

Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa publik berjalan di persimpangan dua tuntutan yang sering bertentangan: kebutuhan akan prosedur birokratis yang menjamin akuntabilitas, dan kebutuhan akan efisiensi yang memastikan hasil cepat, tepat, dan bernilai. Birokrasi hadir untuk menutup celah integritas-menghindarkan korupsi, nepotisme,…

Pendahuluan Proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik seringkali berjalan lama, berlapis-lapis, dan melibatkan banyak pihak – tetapi hasil yang dicapai belum selalu sebanding dengan waktu, biaya, dan energi yang dikeluarkan. Keterlambatan, kualitas pekerjaan yang mengecewakan, perubahan kontrak berkali-kali,…

Pendahuluan Di banyak pasar nasional, vendor lokal-pelaku UMKM, koperasi, dan perusahaan skala kecil-menengah-menghadapi tekanan hebat dari raksasa nasional: korporasi besar dengan sumber daya finansial, jaringan distribusi luas, dan kapasitas teknis yang matang. Persaingan yang timpang ini tidak sekadar soal margin:…

Pendahuluan Penunjukan langsung – yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa oleh pejabat pengadaan tanpa melalui proses lelang terbuka – selalu menjadi topik yang hangat. Di satu sisi, penunjukan langsung dipandang sebagai instrumen fleksibel yang memungkinkan respons cepat (misalnya dalam keadaan…

Pendahuluan Peralihan dari tender konvensional ke sistem tender elektronik (e-procurement / e-tender) dimotivasi oleh janji transparansi, efisiensi, rekam jejak digital, dan pengurangan peluang korupsi. Banyak pemerintahan dan organisasi publik mengadopsi platform elektronik untuk mengumumkan paket, menerima dokumen, mengevaluasi penawaran, dan…

Pendahuluan Di balik lembar dokumen tender, kontrak, dan persyaratan administratif, ada realitas yang sering dianggap sepele namun berdampak besar: vendor-baik usaha kecil maupun pemasok besar-bisa “dipermainkan” oleh regulasi. Maksudnya bukan sekadar vendor harus mematuhi aturan (itu tentu wajib), tetapi regulasi…

Pendahuluan Dokumen teknis – spesifikasi, Rancangan Kerja dan Syarat (RKS), Bill of Quantities (BoQ), gambar kerja, dan lampiran teknis lainnya – adalah pondasi setiap proses pengadaan barang dan jasa. Secara ideal, dokumen ini menjabarkan kebutuhan secara objektif sehingga memungkinkan kompetisi…

Pendahuluan Persoalan syarat tender yang dianggap “menyulitkan” menjadi salah satu kritik paling umum terhadap proses pengadaan publik. Di satu sisi, syarat-syarat itu dibuat untuk memastikan kualitas, keselamatan, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Di sisi lain, persyaratan berlebihan atau tidak proporsional sering…