Membedakan Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Asli dengan Perusahaan Besar yang Pinjam Bendera
Transformasi ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia menempatkan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Koperasi pada posisi yang…
Blog Pengadaan
Artikel Pengadaan Barang Jasa Lengkap
Blog Pengadaan
Artikel Pengadaan Barang Jasa Lengkap
Strategi Validasi Harga Wajar di E-Katalog Tanpa Melanggar Regulasi LKPP
Modernisasi sistem pengadaan melalui integrasi e-marketplace pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan E-Katalog, telah mengubah lanskap Belanja Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)…
Batasan Jelas Antara Kesalahan Administrasi dan Unsur Pidana dalam Kerugian Pengadaan
Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia selalu berada di bawah pengawasan ketat berbagai instrumen hukum. Sebagai pilar utama dalam…
Menguji Konsistensi Sertifikat TKDN: Bagaimana Jika Komponen Riil di Lapangan Ternyata Impor?
Akselerasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) telah menjadi salah satu instrumen kebijakan ekonomi paling agresif yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia…
Tanggung Jawab Hukum KPA Saat Menyetujui Penunjukan Langsung dalam Kondisi Darurat
Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia dikonstruksikan di atas pilar-pilar kompetensi, transparansi, dan persaingan yang sehat. Dalam kondisi normal,…
Cara Menghitung Ongkos Kirim Riil di E-Katalog Agar Tidak Menjadi Temuan Kerugian Negara
Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia telah mencapai babak baru yang transformatif. Kehadiran E-Katalog versi terbaru membawa lompatan besar…
Apa yang Harus Dilakukan Jika Auditor BPK Menemukan Selisih Volume Pekerjaan di Lapangan?
Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia, tahapan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan fase krusial yang menentukan…
Manajemen Risiko Hukum Pengadaan pada Badan Layanan Umum (BLU) dan BLUD
Akselerasi reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan publik di Indonesia melahirkan sebuah konsep kelembagaan yang progresif, yaitu Badan Layanan Umum…
E-Purchasing vs Tender: Kapan Instansi Pemerintah Benar-Benar Boleh Memilih Pengadaan Langsung?
Dinamika regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia terus bergerak menuju tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah…
Langkah Mitigasi Jika PPK Dipaksa Menandatangani Kontrak yang Cacat Hukum oleh Atasan
Dalam struktur tata kelola Pemerintahan di Indonesia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menempati posisi yang sangat strategis sekaligus rentan dalam ekosistem…