Admin LPKN

Admin LPKN

Penguatan Peran Inspektorat dalam Monitoring PBJ

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik. Volume anggaran yang terlibat sangat besar, mulai dari pengadaan obat‑obatan, alat kesehatan, infrastruktur, hingga jasa konsultansi dan operasional. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang efektif…

Mengapa Satuan Tugas Pengadaan Perlu Dibentuk?

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah adalah salah satu ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik: dari pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, hingga penyediaan layanan pendidikan dan sosial. Kompleksitas prosesnya-melibatkan analisis kebutuhan, perencanaan anggaran, penyiapan dokumen lelang, evaluasi teknis dan harga, negosiasi…

Peran UKPBJ dalam Meningkatkan Kualitas PBJ

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah adalah salah satu ujung tombak eksekusi anggaran negara maupun daerah. Kualitas PBJ menentukan kecepatan dan mutu pelayanan publik, keandalan infrastruktur, hingga efektivitas belanja pemerintah. Di sinilah peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi sangat krusial: sebagai…

Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pengadaan

Pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan alur prosedur yang kompleks dan dana publik dalam jumlah besar. Pejabat Pengadaan memiliki peran krusial di tengah tekanan administratif, teknis, dan politis. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pejabat rentan menghadapi tuntutan pidana, perdata, ataupun administratif meski…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses penting dalam tata kelola pemerintahan maupun sektor swasta yang melibatkan alokasi anggaran, pemilihan penyedia, serta pelaksanaan kontrak berdasarkan kesepakatan tertulis. Namun, tidak jarang konflik atau sengketa muncul di tengah jalan, baik terkait interpretasi klausul…

Peran APIP dalam Pengawasan Proses PBJ

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah adalah kewenangan penting yang melibatkan anggaran publik besar dan berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran krusial dalam memastikan seluruh tahapan PBJ berjalan sesuai peraturan,…

Risiko Hukum dalam Pengadaan Darurat

Pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat sering kali menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik dan menanggapi bencana, wabah penyakit, atau situasi kritis lainnya dengan cepat. Namun, kecepatan yang menjadi tuntutan utama ini…

Tips Menyusun Kontrak agar Tidak Gampang Digugat

Menyusun kontrak yang kuat secara hukum adalah langkah krusial dalam memastikan kesepakatan antara para pihak berjalan lancar tanpa risiko gugatan di kemudian hari. Kontrak bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan alat hukum yang mengikat dan melindungi hak serta kewajiban semua…