Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik. Volume anggaran yang terlibat sangat besar, mulai dari pengadaan obat‑obatan, alat kesehatan, infrastruktur, hingga jasa konsultansi dan operasional. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang efektif menjadi mutlak diperlukan untuk memastikan setiap rupiah APBN/APBD digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Inspektorat-sebagai Satuan Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)-memegang peran strategis dalam memantau, mengaudit, dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam seluruh siklus PBJ. Artikel ini menguraikan secara panjang dan mendalam bagaimana peran Inspektorat dapat diperkuat, mulai dari landasan hukum hingga implementasi teknis, sehingga PBJ dapat berjalan optimal dan bebas dari penyimpangan.
1. Landasan Hukum dan Kebijakan Monitoring PBJ oleh Inspektorat
Peran Inspektorat dalam pengawasan PBJ didasarkan pada berbagai payung hukum. Pertama, Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan bahwa setiap instansi negara wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana Inspektorat memiliki fungsi audit, evaluasi, dan monitoring. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjabarkan komponen pengendalian intern, termasuk pengawasan atas pengadaan. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ mewajibkan audit internal atas proses pengadaan, dari perencanaan hingga penyerahan barang/jasa, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi PBJ. Terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan memberikan pedoman teknis mengenai tata kelola keuangan daerah dan mekanisme audit internal.
Berdasarkan landasan tersebut, Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan audit kepatuhan, memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan, verifikasi kesesuaian antara RUP, SPSE, kontrak, dan realisasi di lapangan. Selain itu Inspektorat dapat melakukan audit kinerja, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi proses PBJ. Kombinasi kewenangan administratif, teknis, dan hukum ini memberikan basis kuat bagi Inspektorat untuk memonitor PBJ secara menyeluruh.
2. Fungsi Utama Inspektorat dalam Siklus PBJ
Dalam konteks siklus pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) yang kompleks, peran Inspektorat sebagai pengawas internal menjadi sangat strategis dan tak tergantikan. Fungsi pengawasan yang dijalankan tidak sebatas mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengadaan berlangsung dengan benar, efisien, dan akuntabel. Inspektorat hadir mulai dari tahap awal hingga akhir siklus PBJ, memainkan lima fungsi kunci yang harus dijelaskan secara rinci berikut ini:
2.1. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Fungsi pertama yang paling mendasar adalah audit kepatuhan, yakni proses penilaian terhadap sejauh mana pelaksanaan pengadaan telah mematuhi regulasi yang berlaku. Audit ini mencakup pemeriksaan dokumen perencanaan seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), dokumen pemilihan (KAK, HPS, Dokling), hingga proses evaluasi penawaran dan penetapan pemenang. Inspektorat akan menguji apakah semua tahapan telah dilakukan sesuai Perpres 12/2021 dan petunjuk teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Tujuan audit ini bukan untuk menghukum, melainkan memberi kepastian hukum dan memperkecil risiko gugatan atau temuan dari auditor eksternal seperti BPKP atau BPK. Bila ditemukan ketidaksesuaian, Inspektorat memberikan catatan perbaikan administratif yang wajib ditindaklanjuti.
2.2. Audit Kinerja (Performance Audit)
Selain memastikan prosedur, Inspektorat juga menilai kualitas capaian pengadaan. Audit ini mengkaji tiga aspek utama: efisiensi, yaitu apakah pengadaan dilakukan dengan biaya dan waktu yang optimal; efektivitas, yaitu apakah barang/jasa yang diperoleh benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna; dan ekonomis, yaitu apakah harga yang dibayarkan wajar dibandingkan standar pasar.
Contohnya, pengadaan komputer dengan harga di atas rata-rata nasional dan spesifikasi rendah akan dicatat sebagai inefisiensi, meskipun prosedur formalnya telah benar. Dengan audit ini, Inspektorat menjadi mitra strategis dalam mendorong pengadaan yang tidak hanya legal, tetapi juga bermanfaat maksimal.
2.3. Audit Investigatif (Forensic Audit)
Fungsi ini dijalankan ketika muncul indikasi kuat adanya penyimpangan serius, seperti praktik korupsi, kolusi, mark-up harga, atau pekerjaan fiktif. Audit investigatif berbeda dari audit rutin karena lebih bersifat forensik dan mendalam. Auditor akan menelusuri jejak transaksi keuangan, kontrak, bukti pekerjaan, hingga wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, Inspektorat dapat merekomendasikan penanganan lebih lanjut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian. Dalam hal ini, Inspektorat bukan sekadar pengawas, tetapi juga penjaga integritas keuangan negara.
2.4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan
Fungsi pengawasan tidak berhenti setelah laporan audit disusun. Inspektorat bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi, memastikan bahwa unit kerja menindaklanjuti perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Misalnya, jika ditemukan dokumen HPS tidak lengkap, maka Inspektorat akan mengecek ulang apakah dokumen tersebut sudah diperbaiki pada proses berikutnya.
Monitoring ini juga menjadi bahan evaluasi berkala yang disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.
2.5. Pembinaan dan Konsultasi
Di luar fungsi audit, Inspektorat juga memiliki peran pembinaan, yaitu memberikan bimbingan teknis, konsultasi prosedur, serta menyelenggarakan pelatihan reguler bagi PPK, Pokja Pemilihan, dan pejabat pengguna anggaran lainnya. Tujuannya adalah mencegah kesalahan di awal dan membangun budaya pengadaan yang profesional dan taat regulasi.
Dengan mengoptimalkan semua fungsi di atas secara terintegrasi, Inspektorat dapat bertransformasi dari sekadar “penjaga gawang” menjadi motor penggerak penguatan tata kelola PBJ yang sehat dan berdaya saing.
3. Metodologi Monitoring dan Audit PBJ
Untuk menjalankan pengawasan yang efektif, Inspektorat tidak dapat bekerja sembarangan atau hanya reaktif pada laporan masalah. Diperlukan metodologi yang sistematis, adaptif, dan berbasis risiko. Berikut adalah pendekatan teknis yang lazim digunakan Inspektorat dalam memonitor dan mengaudit PBJ:
3.1. Perencanaan Audit Berbasis Risiko
Setiap tahun, Inspektorat menyusun Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) yang berbasis manajemen risiko pengadaan. Paket-paket yang bernilai besar, bersifat teknis kompleks, memiliki historis masalah, atau berada di daerah terpencil biasanya mendapat prioritas lebih tinggi. Perencanaan berbasis risiko ini penting agar sumber daya pengawasan yang terbatas bisa difokuskan pada titik-titik rawan.
Data yang digunakan antara lain: jumlah pengaduan tahun sebelumnya, temuan dari auditor eksternal, rasio realisasi anggaran, serta perbandingan HPS dengan harga pasar.
3.2. Pra-Audit Dokumen
Tahapan ini dilakukan sebelum proses tender dimulai, biasanya melalui mekanisme pendampingan atau review oleh auditor pengadaan. Inspektorat menilai kesesuaian antara dokumen RUP, KAK, HPS, metode pemilihan, dan format SPSE. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan prosedur yang bisa berujung retender atau gugatan.
Dengan mekanisme ini, proses pengadaan lebih “aman sejak awal” karena potensi cacat administrasi dapat diidentifikasi dan dikoreksi secara preventif.
3.3. Sampling Evaluasi Penyedia
Ketika proses evaluasi sedang berjalan, auditor pengadaan melakukan sampling terhadap dokumen evaluasi penyedia, khususnya pada paket strategis. Sampling mencakup aspek administrasi (legalitas perusahaan), teknis (kesesuaian spesifikasi), dan harga (kewajaran penawaran).
Sampling ini juga untuk mendeteksi potensi manipulasi skor atau favoritisme terhadap penyedia tertentu. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, auditor dapat merekomendasikan evaluasi ulang atau pendampingan teknis lanjutan.
3.4. Audit Lapangan
Audit tidak berhenti di atas meja. Pada tahap pelaksanaan kontrak, Inspektorat melakukan audit fisik ke lokasi proyek, seperti pembangunan jalan, sekolah, atau penyediaan barang. Di sini, auditor memverifikasi pekerjaan di lapangan, mencocokkan dengan kontrak, serta menilai mutu pekerjaan.
Foto dokumentasi, laporan harian PPTK, serta bukti pengiriman menjadi bahan analisis. Ketidaksesuaian volume atau kualitas akan dicatat sebagai temuan.
3.5. Analisis Data Elektronik dan Cross-Check
Inspektorat memanfaatkan sistem SPSE, aplikasi keuangan daerah, dan e-monitoring untuk melakukan analisis pola dan pendeteksian anomali, seperti tender ulang berulang, perbedaan signifikan antara HPS dan harga pemenang, atau keterlibatan penyedia yang sama di banyak proyek berbeda.
Cross-check ini menjadi alat analitik penting untuk memperkuat fungsi pengawasan yang berbasis bukti elektronik dan obyektif.
3.6. Penyusunan dan Publikasi LHP
Setelah rangkaian audit selesai, Inspektorat menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencakup temuan utama, dampak potensi kerugian, dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. LHP menjadi dokumen resmi yang dilaporkan kepada kepala daerah atau pimpinan instansi serta dapat menjadi rujukan bagi auditor eksternal.
Metodologi yang komprehensif ini menunjukkan bahwa monitoring oleh Inspektorat bersifat menyeluruh-tidak hanya fokus pada pelanggaran, tetapi juga pencegahan dan perbaikan sistem.
4. Tantangan Pelaksanaan Monitoring PBJ oleh Inspektorat
Meskipun memiliki mandat kuat dan peran strategis, Inspektorat menghadapi berbagai tantangan nyata di lapangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan ini perlu dipahami secara utuh agar solusi yang dirancang tepat sasaran.
4.1. Keterbatasan Kapasitas SDM
Salah satu kendala utama adalah jumlah dan kapasitas auditor PBJ yang masih terbatas. Banyak Inspektorat daerah hanya memiliki beberapa auditor untuk menangani ratusan paket pengadaan dalam setahun. Di sisi lain, sebagian besar auditor berasal dari latar belakang keuangan atau umum, bukan pengadaan. Hal ini menyebabkan ketimpangan pemahaman terhadap proses teknis PBJ, khususnya dalam membaca HPS, mengevaluasi KAK, atau menilai kinerja penyedia.
Upaya pelatihan dan sertifikasi auditor PBJ masih sporadis dan belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal.
4.2. Keterbatasan Akses Informasi
Monitoring dan audit PBJ membutuhkan data real-time dan akurat. Namun seringkali Inspektorat tidak mendapatkan akses langsung ke dashboard SPSE atau aplikasi keuangan, sehingga audit menjadi reaktif dan tidak berbasis data mutakhir. Beberapa daerah belum memiliki integrasi antara SPSE, SIMDA, e-budgeting, dan sistem monitoring lainnya, membuat proses verifikasi sulit dan lambat.
4.3. Resistensi dari Unit Kerja
Tidak jarang terjadi resistensi dari OPD pengguna anggaran yang merasa terganggu oleh proses audit, apalagi jika dilakukan pada saat proses berjalan (concurrent). Kekhawatiran bahwa audit akan memperlambat proses atau menambah beban administrasi membuat sebagian besar OPD enggan melibatkan Inspektorat sejak awal. Akibatnya, pengawasan sering baru dilakukan setelah masalah muncul.
4.4. Perubahan Regulasi yang Cepat
Regulasi pengadaan, baik Perpres, peraturan LKPP, maupun surat edaran teknis, mengalami perubahan yang cukup cepat dan dinamis. Namun tidak semua Inspektorat memiliki tim yang secara khusus mengikuti perkembangan ini. Kurikulum pelatihan auditor sering tertinggal dibanding perubahan kebijakan terkini, sehingga tim pengawasan menggunakan standar yang sudah usang.
4.5. Keterbatasan Teknologi dan Anggaran
Teknologi audit berbasis digital-seperti dashboard pengadaan, e-audit tools, atau modul analytics-belum tersedia di semua daerah. Anggaran untuk pengawasan internal juga sering kali terbatas, sehingga menyulitkan Inspektorat untuk melakukan audit lapangan, mendatangkan tenaga ahli, atau membangun sistem data yang terintegrasi.
5. Strategi Penguatan Peran Inspektorat
Menghadapi kompleksitas pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) yang semakin dinamis, Inspektorat tidak cukup hanya berperan sebagai pengawas pasif yang menunggu laporan atau melakukan audit setelah masalah muncul. Dibutuhkan strategi penguatan yang menyeluruh agar Inspektorat mampu menjelma menjadi mitra strategis pembinaan dan pengendalian internal yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Berikut ini strategi-strategi penguatan yang perlu dirumuskan dan dijalankan secara sistematis:
5.1. Peningkatan Kapasitas Auditor
Langkah paling mendasar adalah memastikan bahwa setiap auditor yang ditugaskan untuk mengawasi PBJ memiliki kompetensi teknis, pemahaman regulasi, dan kemampuan analitis yang memadai. Pelatihan intensif perlu dilakukan secara rutin, meliputi materi substantif seperti Peraturan Presiden (Perpres) 12 Tahun 2021 dan perubahannya, tata cara penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), teknik audit berbasis risiko, penguasaan standar audit berbasis risiko LKPP, hingga manajemen risiko dan audit forensik.
Lebih dari itu, penting juga untuk mendorong sertifikasi kompetensi nasional auditor PBJ, sehingga ada standarisasi mutu dan akuntabilitas profesional di seluruh daerah. Kolaborasi dengan LKPP, BPKP, serta lembaga sertifikasi profesi akan sangat menentukan keberhasilan agenda ini.
5.2. Penerapan Audit Concurrent
Alih-alih menunggu audit dilakukan setelah proyek selesai (post-audit), Inspektorat harus mengadopsi pendekatan audit concurrent, yaitu pengawasan yang dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Audit jenis ini jauh lebih strategis karena memungkinkan koreksi prosedur dilakukan secara real-time sebelum kesalahan menimbulkan kerugian atau sengketa hukum.
Audit concurrent dapat mencakup pra-audit dokumen pengadaan sebelum SPSE ditayangkan, pengawasan proses evaluasi (sampling atau pendampingan Pokja Pemilihan), serta kunjungan lapangan paralel saat pekerjaan berlangsung. Model ini juga menciptakan efek edukatif bagi para pelaksana pengadaan karena memberi kesempatan belajar langsung dari pendampingan auditor.
5.3. Integrasi Sistem Informasi dan Analitik
Inspektorat perlu membangun atau mendapatkan akses ke dashboard PBJ terintegrasi, yang menggabungkan data dari berbagai aplikasi penting seperti SPSE (pengadaan elektronik), SIMDA Keuangan (transaksi keuangan), dan sistem pelaporan capaian kinerja. Dashboard ini harus dilengkapi fitur early warning system (EWS) yang mampu mendeteksi anomali seperti selisih mencolok antara HPS dan harga pemenang, tender ulang yang berulang pada paket tertentu, atau durasi evaluasi yang tidak lazim.
Analitik data ini bukan hanya untuk pengawasan reaktif, melainkan sebagai alat prediksi risiko dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based monitoring). Inspektorat perlu mulai mengadopsi konsep digital governance auditing yang menempatkan data sebagai alat utama pengawasan.
5.4. Kolaborasi dengan UKPBJ, BPKP, dan LKPP
Inspektorat tidak dapat bekerja sendiri. Untuk memperkuat efektivitasnya, perlu dibangun forum komunikasi rutin dan sistem koordinasi lintas kelembagaan, khususnya dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di setiap instansi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas teknis nasional, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai regulator kebijakan PBJ.
Melalui forum ini, Inspektorat dapat berbagi data temuan, standar evaluasi, template audit, hingga update regulasi terbaru, sehingga tidak ada kesenjangan pengetahuan atau praktik antarwilayah. Kolaborasi ini juga akan memperkuat posisi Inspektorat dalam menjembatani pemahaman antara aturan pengadaan dan implementasi teknis di lapangan.
5.5. Sosialisasi dan Pembinaan OPD
Penting untuk disadari bahwa audit PBJ bukan sekadar kegiatan kontrol, tetapi juga merupakan sarana pembinaan. Oleh karena itu, Inspektorat perlu secara aktif melakukan sosialisasi regulasi pengadaan dan hasil-hasil temuan audit kepada OPD pengguna anggaran, PPK, Pokja, dan PPTK.
Sosialisasi bisa dikemas dalam bentuk roadshow audit tematik, pelatihan temuan-temuan umum, forum diskusi rutin antarfungsi, serta publikasi elektronik berkala (newsletter audit). Tujuannya adalah menciptakan pemahaman kolektif dan kesadaran tata kelola yang baik (good governance), bukan sekadar menghindari temuan.
5.6. Penyusunan Audit Manual Khusus PBJ
Sebagai dasar kerja yang terstandar, Inspektorat perlu memiliki Pedoman Audit PBJ yang baku, berisi:
- Daftar periksa (checklist) tahapan dan dokumen PBJ
- Skema penilaian risiko berdasarkan kompleksitas paket
- Panduan sampling evaluasi penyedia
- Skema klasifikasi temuan (minor, mayor, kritis)
- Prosedur follow-up dan tindak lanjut audit
Audit manual ini harus menjadi acuan kerja seluruh auditor pengadaan di tingkat pusat maupun daerah, dan harus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan regulasi dan praktik terbaik.
Dengan menjalankan strategi-strategi tersebut secara sinergis, Inspektorat akan semakin diakui sebagai katalis reformasi pengadaan dan bukan sekadar institusi pengawas administratif.
6. Rekomendasi Kebijakan dan Arah ke Depan
Untuk memastikan strategi penguatan peran Inspektorat tidak hanya berhenti pada tataran teknis, diperlukan dukungan kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi kebijakan berikut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, daerah, serta lembaga legislatif dalam mendesain kebijakan pengawasan pengadaan ke depan:
6.1. Revisi Regulasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP sudah saatnya direvisi atau diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan era digital dan kompleksitas pengadaan modern. Revisi tersebut harus memasukkan ketentuan eksplisit tentang kewajiban pelaksanaan audit concurrent oleh Inspektorat, serta penekanan pada pendampingan teknis selama proses PBJ berlangsung.
Dengan demikian, audit tidak lagi diposisikan sebagai alat evaluasi semata, tetapi juga sebagai sarana mitigasi risiko yang bersifat korektif dan preventif.
6.2. Alokasi Anggaran Auditor PBJ dalam APBD/APBN
Penguatan pengawasan membutuhkan dukungan sumber daya keuangan yang proporsional. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi khusus dalam DIPA atau APBD yang diperuntukkan untuk kegiatan pengawasan PBJ, termasuk:
- Pelatihan dan sertifikasi auditor
- Peningkatan kapasitas teknologi audit (dashboard, data analytics)
- Biaya operasional audit lapangan (kunjungan fisik proyek)
- Honorarium tenaga ahli dan narasumber pendamping
Alokasi ini harus dipisahkan dari anggaran pengawasan umum agar tidak bersaing dengan fungsi lain dan dapat difokuskan pada peningkatan integritas PBJ.
6.3. Penggunaan Jejak Digital dan e-Audit Tools
Era digital menuntut pendekatan baru dalam pengawasan. Inspektorat perlu mengadopsi alat bantu audit digital, seperti ACL (Audit Command Language), IDEA, atau modul audit LKPP, yang memungkinkan:
- Deteksi outlier harga penawaran
- Analisis pola penyedia pemenang tender
- Visualisasi data pengadaan dalam bentuk heatmap risiko
Penggunaan tools ini memungkinkan auditor untuk berpindah dari pendekatan “berbasis kertas” menjadi pengawasan berbasis data dan algoritma, yang jauh lebih cepat, akurat, dan efisien.
6.4. Kolaborasi Lintas Lembaga dan Audit Bersama
Pada proyek strategis nasional atau belanja modal besar, pemerintah perlu mendorong audit integritas bersama (joint audit) antara Inspektorat, BPKP, LKPP, dan bahkan Kejaksaan. Model ini akan menambah kredibilitas audit, meningkatkan validitas temuan, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan.
Kolaborasi multilapis ini juga akan menciptakan efisiensi sumber daya dan memperkuat sinergi antarinstansi pengawas.
6.5. Sertifikasi Profesi Auditor PBJ Nasional
Untuk menjamin kualitas auditor PBJ di seluruh Indonesia, perlu dibentuk program sertifikasi nasional profesi auditor PBJ, yang diselenggarakan oleh lembaga independen, seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakreditasi BNSP atau Ikatan Auditor Pengadaan Indonesia (IKAPI).
Sertifikasi ini akan menjadi tolok ukur profesionalisme, membuka peluang rotasi antarwilayah, dan menjamin mutu pengawasan di semua tingkatan pemerintah.
6.6. Evaluasi Berkala Kinerja Inspektorat
Agar penguatan peran Inspektorat benar-benar terukur, perlu ada mekanisme evaluasi kinerja pengawasan PBJ secara berkala. Evaluasi ini dapat menggunakan indikator seperti:
- Rasio temuan audit yang ditindaklanjuti tepat waktu
- Penurunan jumlah retender atau koreksi dokumen
- Peningkatan realisasi anggaran yang tepat waktu
- Penurunan jumlah sengketa atau pengaduan pengadaan
Hasil evaluasi ini harus dipublikasikan secara terbuka sebagai bagian dari akuntabilitas publik, serta menjadi dasar peningkatan kinerja ke depan.
7. Kesimpulan
Peran Inspektorat dalam monitoring PBJ sangat krusial untuk menjamin integritas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan publik. Melalui otoritas audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigatif, Inspektorat dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Namun tantangan seperti keterbatasan SDM, resistensi unit kerja, dan sistem informasi yang belum terintegrasi mengharuskan strategi penguatan terpadu: peningkatan kapasitas auditor, audit concurrent, integrasi data, dan kolaborasi lintas lembaga. Dengan dukungan regulasi yang lebih tegas, alokasi anggaran yang memadai, serta penerapan teknologi audit mutakhir, pengawasan PBJ oleh Inspektorat akan semakin efektif. Pada akhirnya, penguatan fungsi Inspektorat bukan hanya soal meminimalkan risiko korupsi, melainkan juga mendorong PBJ yang benar‑benar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
