Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bukan lagi sekadar dokumen teknis dalam pengadaan barang dan jasa. Pada era pengadaan modern, HPS telah berubah menjadi simbol akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi. Ia menjadi salah satu bukti utama bahwa belanja negara dilakukan berdasarkan analisis yang objektif, bukan asumsi atau dugaan. Karena perannya yang sangat penting, penyusunan HPS kini dituntut untuk benar-benar transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menjelaskan seluruh proses pembentukan angka yang ada di dalamnya. Transparansi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak.
Dalam sistem pengadaan yang terus berkembang, prinsip transparansi menjadi elemen utama untuk memastikan bahwa penyusunan HPS dilakukan secara adil, efisien, dan tidak memberikan ruang bagi praktik yang tidak sehat. Auditor, publik, maupun penyedia ingin memastikan bahwa angka dalam HPS bukanlah angka yang dipilih secara subjektif, tetapi hasil dari sebuah proses analitis yang jelas dan dapat diuji. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip transparansi menjadi langkah penting untuk menghasilkan HPS modern yang tidak hanya benar, tetapi juga dipercaya semua pihak.
Artikel ini membahas secara mendalam bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam penyusunan HPS modern, mengapa hal itu penting, dan bagaimana transparansi dapat meningkatkan kualitas pengadaan secara keseluruhan. Pembahasan yang lengkap dan sistematis akan membantu pembaca memahami bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi memastikan proses berjalan secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab.
Transparansi HPS Berawal dari Keterbukaan Sumber Data
Prinsip pertama dalam transparansi penyusunan HPS adalah bahwa seluruh sumber data harus dapat dibuka, dijelaskan, dan diverifikasi. Pada praktik lama, sebagian penyusun HPS hanya mencantumkan angka tanpa menunjukkan dari mana angka tersebut diperoleh. Hal ini selalu menjadi penyebab pertanyaan auditor dan menimbulkan ketidakpercayaan dari para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam penyusunan HPS modern, sumber data harus dicatat secara jelas. Jika menggunakan survei harga, harus ada bukti komunikasi dengan penyedia. Jika menggunakan data katalog elektronik, harus ada tangkapan layar dengan tanggal yang jelas. Jika menggunakan referensi dari SNI atau AHSP, harus ada catatan tentang bagian mana yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Transparansi pada tahap ini membuat setiap angka dalam HPS dapat dilacak kembali sehingga tidak muncul keraguan mengenai validitasnya.
Keterbukaan data tidak berarti semua dokumen harus dibuka untuk umum, tetapi berarti bahwa pihak berwenang seperti auditor, PPK, dan Pokja Pengadaan dapat mengaksesnya kapan saja. Penyusunan HPS modern menuntut bahwa data tidak hanya menjadi dasar, tetapi juga bukti bahwa penyusunan dilakukan berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Transparansi Diperlihatkan Melalui Kejelasan Metode Perhitungan
Prinsip kedua adalah kejelasan metode perhitungan. Transparansi tidak hanya terkait sumber data, tetapi juga bagaimana data tersebut diolah menjadi harga satuan atau total HPS. Auditor sering menemukan HPS yang angkanya terlihat logis, tetapi metode perhitungannya tidak jelas. Dalam HPS modern, setiap langkah perhitungan harus dapat dijelaskan, mulai dari penentuan koefisien kerja, volume pekerjaan, hingga cara menghitung biaya transportasi dan margin keuntungan.
Metode perhitungan yang transparan membuat proses penyusunan HPS menjadi lebih mudah dipahami oleh siapa pun yang membacanya. Hal ini juga membantu mencegah munculnya manipulasi. Ketika metode perhitungan disampaikan dengan jelas, auditor atau pihak lain dapat memeriksa ulang apakah setiap perhitungan telah dilakukan dengan benar atau masih perlu penjelasan tambahan.
Pada pekerjaan konstruksi, misalnya, transparansi metode terlihat dari adanya AHSP yang lengkap dengan identitas analisis, koefisien bahan, alat, dan tenaga kerja. Pada jasa konsultansi, transparansi metode terlihat dari penggunaan perhitungan person-month yang jelas. Sementara dalam pengadaan barang, transparansi muncul dari analisis komparatif antara berbagai harga pasar yang diperoleh. Semakin jelas metode yang digunakan, semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap HPS yang disusun.
Transparansi HPS Berhubungan dengan Kesesuaian terhadap Dokumen Teknis
Prinsip ketiga dalam transparansi penyusunan HPS adalah keterkaitan yang kuat antara HPS dan dokumen teknis. Dokumen teknis seperti KAK, spesifikasi teknis, dan gambar kerja merupakan fondasi utama pembentukan HPS. Auditor sering menemukan HPS yang tidak sesuai dengan dokumen teknis sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan perhitungan.
Transparansi dalam hal ini berarti bahwa HPS harus menggambarkan pekerjaan yang sebenarnya. Volume yang dihitung dalam HPS harus sama dengan volume yang tercantum dalam gambar teknis atau spesifikasi. Material yang digunakan dalam HPS harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Jika ada perubahan dalam dokumen teknis, HPS harus direvisi sehingga tetap konsisten.
Kesesuaian antara HPS dan dokumen teknis merupakan salah satu indikator utama bahwa penyusunan dilakukan secara profesional. Ketika auditor atau pihak pengawas melihat bahwa seluruh komponen biaya dalam HPS sesuai dengan dokumen teknis, mereka akan menilai bahwa proses penyusunan HPS dilakukan dengan teliti. Hal ini menunjukkan bahwa penyusun tidak hanya menghitung, tetapi memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Transparansi Terwujud dari Dokumentasi yang Lengkap dan Dapat Diverifikasi
Pengadaan modern menuntut dokumentasi yang lengkap dan terorganisasi secara baik. Tanpa dokumentasi, HPS tidak akan pernah dianggap transparan. Auditor menilai transparansi bukan hanya dari angka atau penjelasan naratif, tetapi juga dari dokumen pendukung yang tersedia. Dokumentasi seperti hasil survei harga, katalog harga, referensi teknis, AHSP, dan catatan perhitungan harus tersimpan dalam arsip yang rapi.
Dokumentasi menjadi bukti nyata bahwa penyusunan HPS dilakukan melalui proses yang benar. Ketika auditor ingin melihat bukti survei harga, dokumen itu harus tersedia. Ketika auditor ingin memeriksa koefisien tenaga kerja, AHSP harus dapat diperlihatkan. Ketika auditor ingin meninjau sumber harga material, bukti harus ada. Tanpa dokumentasi, tidak ada transparansi, dan HPS akan selalu dianggap meragukan.
HPS modern memandang dokumentasi bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian penting dari manajemen risiko. Dokumentasi membantu melindungi penyusun HPS dari tuduhan penggelembungan harga atau ketidakwajaran. Dokumentasi juga memungkinkan proses perbaikan jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan.
Transparansi dalam HPS Mengharuskan Pencantuman Penjelasan yang Cukup
Salah satu masalah klasik dalam penyusunan HPS lama adalah tidak adanya penjelasan naratif. Banyak HPS disusun hanya berupa tabel angka tanpa narasi pendukung. Auditor kerap kesulitan memahami dasar perhitungan karena tidak ada penjelasan yang memadai. Dalam HPS modern, penjelasan naratif menjadi bagian penting.
Penjelasan naratif tidak perlu panjang, tetapi harus cukup memberikan gambaran mengapa harga tertentu digunakan. Misalnya, jika harga rata-rata survei menunjukkan angka yang sangat tinggi di satu penyedia, narasi harus menjelaskan mengapa penyusun memilih atau tidak memilih angka tersebut. Jika harga di daerah terpencil lebih tinggi karena faktor transportasi, narasi harus menjelaskan kondisi geografis tersebut.
Penjelasan naratif yang baik membuat HPS menjadi dokumen yang tidak hanya berisi angka, tetapi cerita logis tentang bagaimana angka-angka tersebut muncul. Ini merupakan bentuk transparansi yang membuat auditor lebih mudah memahami dan menerima dasar perhitungan HPS.
Transparansi Berarti Tidak Ada Komponen Biaya yang Tersembunyi
Prinsip transparansi juga berarti bahwa tidak boleh ada biaya tersembunyi. Komponen “lain-lain” atau “miscellaneous” yang sering muncul dalam HPS lama kini dianggap bertentangan dengan semangat transparansi. Auditor hampir selalu mempertanyakan komponen biaya seperti ini karena tidak jelas apa yang termasuk di dalamnya.
Dalam penyusunan HPS modern, setiap komponen biaya harus disebutkan secara spesifik. Hal ini juga berlaku untuk biaya tenaga kerja, biaya alat, keuntungan penyedia, biaya transportasi, biaya mobilisasi, dan biaya operasional lainnya. Semakin detail struktur biaya, semakin transparan prosesnya.
Ketika seluruh komponen disebutkan secara lengkap, auditor dapat memeriksa setiap komponen secara independen. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memungkinkan evaluasi kewajaran biaya secara lebih ilmiah.
Transparansi Muncul dari Konsistensi dan Logika Perhitungan
Transparansi tidak hanya terkait keterbukaan data, tetapi juga terkait konsistensi logika. Auditor sangat sensitif terhadap ketidakkonsistenan antar dokumen. Jika harga bahan berada dalam rentang tertentu, tetapi biaya total tidak sesuai, auditor akan mencurigai adanya kesalahan perhitungan. Jika upah tenaga kerja mengikuti standar tertentu, tetapi biaya total tenaga kerja melampaui standar wajar, auditor akan mempertanyakan akurasinya.
Dalam penyusunan HPS modern, setiap komponen biaya harus disusun dengan logika yang selaras. Volume tidak boleh berubah tanpa penjelasan. Harga satuan yang digunakan harus konsisten dengan sumber data. Struktur biaya harus mengikuti pola umum di industri. Konsistensi inilah yang menunjukkan transparansi dan profesionalisme penyusun.
Semakin konsisten HPS dengan data pendukung, semakin yakin auditor bahwa HPS tersebut disusun dengan benar. Transparansi semakin kuat ketika logika perhitungan dapat dipahami oleh siapa pun yang memeriksanya.
Kesimpulan
Penyusunan HPS modern bertumpu pada prinsip transparansi. Tanpa transparansi, HPS tidak akan dipercaya auditor, penyedia, maupun publik. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi memastikan proses analitis berjalan dengan benar, jujur, dan dapat diuji kapan saja. Transparansi tercermin dalam keterbukaan sumber data, kejelasan metode perhitungan, kesesuaian dengan dokumen teknis, dokumentasi yang lengkap, penjelasan naratif yang memadai, dan tidak adanya biaya tersembunyi.
HPS yang transparan adalah HPS yang dapat dijelaskan. Jika penyusun dapat menjelaskan dari mana angka berasal dan bagaimana proses perhitungan dilakukan, auditor pun akan menerima HPS sebagai dokumen yang wajar dan profesional. Transparansi bukan hanya meningkatkan kualitas HPS, tetapi juga meningkatkan kredibilitas seluruh proses pengadaan.
