Tender Fiktif: Modus yang Masih Terjadi

Pendahuluan

Tender fiktif merupakan salah satu modus kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang masih marak terjadi di berbagai institusi pemerintahan maupun swasta. Meski sudah banyak upaya pencegahan dan penguatan regulasi, praktik ini tidak hilang sepenuhnya, bahkan berkembang dengan cara-cara yang semakin halus dan sulit terdeteksi. Artikel ini akan membahas secara mendalam definisi, karakteristik, faktor pendorong, teknik atau modus operandi, dampak negatif, kerangka hukum dan pengawasan, serta upaya pencegahan terbaik terkait tender fiktif. Dengan memahami akar permasalahan dan pola operasinya, diharapkan para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah nyata untuk meminimalisasi risiko korupsi dalam pengadaan.

1. Definisi dan Karakteristik Tender Fiktif

Tender fiktif adalah proses lelang atau pemilihan penyedia barang dan jasa yang dibuat seolah-olah benar-benar kompetitif namun pada kenyataannya sudah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan pihak tertentu. Secara umum, tender semacam ini memanfaatkan celah regulasi dan kelemahan prosedur administrasi, di mana dokumen tender sengaja dirancang sedemikian detail agar hanya calon penyedia yang ‘ditunjuk’ yang dapat memenuhi semua persyaratan. Karakteristik utamanya meliputi:

Distribusi Dokumen Terbatas: Dokumen tender hanya disebarkan kepada calon penyedia yang telah disepakati sebelumnya, sering kali melalui undangan tertutup atau email pribadi, sehingga tidak ada ruang bagi pihak luar untuk berkompetisi.
Spesifikasi Teknis Khusus: Spesifikasi teknis dibuat sangat spesifik atau eksklusif-seperti penggunaan merek atau model tertentu-sehingga hanya satu perusahaan yang mampu menawarkan produk atau jasa sesuai kriteria.
Proses Evaluasi Tidak Transparan: Tahapan evaluasi sering berlangsung tertutup tanpa melibatkan komite independen atau saksi eksternal; skor dan alasan penolakan penawaran tidak dipublikasikan.
Dokumen Pendukung Palsu: Penggunaan dokumen penawaran rekanan fiktif atau duplikat sebagai bukti kuantitas peserta, misalnya surat jaminan bank palsu, dokumen NPWP atau SIUP kloning.
Manipulasi Harga dan Garansi: Harga penawaran calon lain dibesar-besarkan atau disamarkan melalui diskon-diskon palsu; garansi dan jangka waktu pelayanan dikurangi untuk menunjukkan bahwa penyedia pilihan memiliki keunggulan.

Dengan demikian, sekilas proses pengadaan tampak sesuai aturan, tetapi semua langkah tersebut merupakan rekayasa untuk memastikan hasil tender telah diprediksi sebelumnya. Keberadaan tender fiktif tidak hanya mencoreng integritas sistem, tetapi juga merusak prinsip persaingan sehat.

2. Faktor Pendorong Munculnya Tender Fiktif

Praktik tender fiktif tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh kombinasi tekanan eksternal dan kondisi internal yang memungkinkan korupsi berkembang. Beberapa faktor utama yang memicu munculnya tender fiktif antara lain:

Tekanan Realisasi Anggaran: Di banyak instansi, pejabat pengadaan dihadapkan pada target percepatan penyerapan anggaran. Ketika tenggat waktu mendekat, ada kecenderungan untuk mengabaikan prosedur pengadaan yang benar demi memenuhi angka realisasi, sehingga memudahkan manipulasi.
Jaringan Korupsi Terstruktur: Korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan melibatkan kolusi antara pejabat pengadaan, panitia evaluasi, dan pihak penyedia. Rantai distribusi keuntungan dibagi sedemikian rupa, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan.
Lemahnya Sistem Pengawasan Internal: Unit audit internal sering kali kekurangan sumber daya, kompetensi, atau kewenangan untuk menindak pelanggaran secara mendalam. Audit rutin dengan periode pendek saja tidak cukup untuk mendeteksi manipulasi dokumen yang halus.
Kesenjangan Pengetahuan dan Kapasitas Aparatur: Banyak pegawai pengadaan yang belum memahami detail regulasi terbaru atau teknik pengawasan modern, sehingga lebih mudah dibohongi oleh pihak penyedia yang memiliki keahlian merancang dokumen komprehensif.
Impunity dan Proses Penindakan yang Lamban: Sering kali pelaku tender fiktif lolos dari sanksi administratif atau pidana karena proses pemeriksaan lambat atau bukti sulit dikumpulkan, membentuk persepsi bahwa pelanggaran semacam ini bisa diulang tanpa risiko serius.

Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana tender fiktif dapat tumbuh subur, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan penguatan mekanisme kontrol.

3. Teknik dan Modus Operandi Tender Fiktif

Modus operandi tender fiktif terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan perbaikan regulasi. Berikut beberapa teknik yang kerap dipakai:

Manipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Panitia menetapkan HPS terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga rentang harga penawaran yang valid hanya dikuasai oleh penyedia tertentu. HPS yang terlalu rendah membuat peserta lain gugur karena tak berani menawar di bawah batas; sebaliknya, HPS mahal memacu harga penawaran terdistorsi.
Pengaturan Fitur dalam Sistem e-Procurement: Di platform elektronik, fitur akses bisa disetel hanya untuk akun terverifikasi; akun baru dari luar akan sulit mengunggah dokumen, mengalami error, atau bahkan dihapus manual.
Spesifikasi ‘Tailor-Made’: Detail teknis seperti kapasitas, dimensi, atau merek komponen sangat spesifik. Misalnya, lembaga kesehatan membuat spesifikasi hanya mencantumkan satu model alat yang diproduksi oleh perusahaan A.
Dokumen Tambalan Palsu: Apabila audit digital menemukan dokumen duplikat, panitia menempelkan (patch) dokumen baru yang tampak asli, sehingga audit manual terhindar dari kecurigaan.
Transaksi ‘Terima-Tiban’: Uang komisi disalurkan melalui rangkaian transfer ke beberapa rekening perantara (revolver rekening), lalu dikembalikan sebagian kepada penyelenggara. Metode ini mempersulit pelacakan.
Kolaborasi Calon Pesaing: Dua atau lebih perusahaan berpura-pura bersaing, saling bertukar harga tertutup dan kemudian menetapkan siapa pemenangnya. Setelah tender berakhir, rekanan yang kalah akan mendapatkan kompensasi di kontrak lain.

Teknik-teknik ini menuntut panitia tender dan aparat penegak hukum untuk selalu memperbarui metode audit dan investigasi, termasuk memanfaatkan forensic digital dan jejak transaksi keuangan.

4. Dampak Negatif Tender Fiktif

Dampak tender fiktif meluas ke berbagai aspek, mencakup kerugian finansial, sosial, hingga kelembagaan:

Kerugian Anggaran Publik: Dengan harga yang terdistorsi di atas nilai pasar, pemborosan anggaran dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk program prioritas menjadi terbatas.
Penurunan Kualitas Barang dan Jasa: Penyedia yang menang bukan yang terbaik, melainkan yang menjalankan persekongkolan. Akibatnya, barang bersifat murahan, cepat rusak, atau jasa tidak memadai, mengganggu efektivitas program.
Erosi Kepercayaan Publik: Masyarakat melihat kerapuhan sistem, sehingga tingkat partisipasi dalam tender publik menurun. Pemberi dana (morale stakeholder) juga kehilangan kepercayaan, mempersulit pendanaan proyek selanjutnya.
Distorsi Persaingan Pasar: Perusahaan jujur terintimidasi untuk ikut bermain curang atau berhenti berpartisipasi, memperkecil jumlah pelaku pasar dan merusak prinsip fair play.
Dampak Hukum dan Reputasi: Jika terbukti, instansi bisa dijatuhi sanksi hukum, kepercayaan investor berkurang, dan reputasi organisasi tercemar jangka panjang.

Akumulasi dampak ini tidak hanya mempengaruhi satu proyek, tetapi merembet ke sektor publik secara keseluruhan, melemahkan tata kelola pemerintahan.

5. Kerangka Hukum dan Pengawasan terhadap Tender Fiktif

Kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan dasar untuk menindak tender fiktif, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi:

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bentuk-bentuk gratifikasi dan pemufakatan jahat yang relevan dengan tender fiktif. Pasal-pasal ini bisa dikenakan pada pejabat dan pihak swasta yang terbukti menyusun rekayasa tender.
Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (dan revisinya) mengatur tata cara e-procurement, transparansi informasi, dan sanksi administratif bagi panitia yang melanggar.
Peran Lembaga Pengawas:
- LKPP: Menyediakan platform Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang harus terstandarisasi dan diaudit keamanan sibernya.
- BPK: Melakukan audit keuangan dan kinerja, termasuk audit forensik pada kasus dugaan manipulasi tender.
- KPK: Menangani penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pihak terkait.
Sinergi dan Koordinasi: Perlu langkah konkret seperti penandatanganan MoU antar lembaga, pembentukan satuan tugas gabungan, dan penggunaan data sharing untuk memudahkan investigasi lintas instansi.

Meskipun regulasi dan lembaga pengawas telah memadai, tantangannya terletak pada kepatuhan, kompetensi SDM, dan kecepatan penindakan di lapangan.

6. Best Practices Pencegahan dan Deteksi Dini

Untuk menekan praktek tender fiktif, diperlukan strategi proaktif dan terintegrasi:

Audit Real-Time dan Transparansi Data: Menerapkan modul pengawasan yang mampu memonitor setiap tahapan tender secara otomatis, mengirimkan notifikasi jika ada parameter yang menyimpang (misalnya HPS di luar batas wajar atau peserta mendadak berkurang).
Penguatan Kapasitas SDM: Pelatihan berkelanjutan bagi panitia tender dan auditor internal mengenai teknik audit forensik, analisis data procurement, dan pemahaman regulasi terkini.
Penerapan Whistleblower Mechanism: Menyediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi pegawai atau pihak luar untuk melaporkan indikasi kecurangan, lengkap dengan insentif dan perlindungan hukum.
Pemanfaatan Data Analytics & AI: Menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi pola-pola anomali-misalnya klaster harga penawaran yang terlalu rapat, atau pola transfer ke rekening tertentu-sehingga tim pengawas dapat segera menindaklanjuti.
Kolaborasi dengan Masyarakat dan LSM: Melibatkan kelompok pengawas eksternal seperti LSM anti-korupsi, media, dan akademisi untuk mempublikasikan temuan audit dan memberikan rekomendasi kebijakan.
Penegakan Sanksi Tegas: Menetapkan denda, pencabutan hak mengikuti tender, hingga proses pidana yang dipercepat bagi pelaku, sehingga memberi efek jera.

Dengan menggabungkan teknologi, kebijakan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, upaya pencegahan dan deteksi dini tender fiktif dapat lebih optimal, mengurangi kerugian negara dan memulihkan kepercayaan publik.

Kesimpulan

Tender fiktif masih menjadi ancaman nyata bagi efektivitas dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Meskipun kerangka hukum dan sistem e-procurement telah mengalami pembaruan, praktiknya terus beradaptasi dengan taktik baru yang memanfaatkan celah pengawasan. Oleh karena itu, sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pengawas, penyedia jasa, serta peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Dengan menerapkan best practices pencegahan, memanfaatkan teknologi canggih, dan mengedepankan transparansi, diharapkan upaya pemberantasan tender fiktif dapat lebih efektif, sehingga pengadaan publik dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.