Kategori Artikel Pengadaan

Akuntabilitas Kegiatan Swakelola di Pemerintah Desa

Pengelolaan kegiatan pemerintah desa melalui mekanisme swakelola menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat pelaksanaan proyek, dan memberdayakan potensi lokal. Namun, keberhasilan swakelola tidak hanya diukur dari selesainya fisik kegiatan, melainkan juga dari tingkat akuntabilitas yang terjaga sepanjang proses…

Swakelola oleh Ormas: Tantangan Pengawasan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme swakelola kian populer sebagai alternatif metode konvensional tender. Salah satu variasi swakelola memanfaatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana. Skema ini memungkinkan keterlibatan warga dalam pembangunan, meningkatkan rasa memiliki,…

Siapa Saja yang Terlibat dalam Tim Swakelola?

Swakelola sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari metode kontraktual. Dalam mekanisme swakelola, peran sumber daya manusia sangat vital karena keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada koordinasi, kompetensi, dan tanggung jawab tim pelaksana. Oleh karena…

Menyusun Dokumen Swakelola yang Sah Secara Hukum

Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swakelola telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sebagai alternatif metode pengadaan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu, memberdayakan sumber daya internal, serta melibatkan langsung komunitas atau lembaga non‑komersial. Namun agar pelaksanaan swakelola berjalan lancar,…

Perbedaan Mendasar Swakelola vs Kontraktual

Pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan Indonesia dijalankan dengan berbagai metode, yang paling umum adalah melalui kontraktual-baik melalui tender, seleksi langsung, atau penunjukan langsung-serta melalui swakelola, yaitu pelaksanaan internal oleh instansi pemerintah atau kelompok mitra masyarakat. Meskipun tujuan dasarnya sama-memenuhi…

Risiko Umum Swakelola dan Cara Menghindarinya

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan skema swakelola menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun tidak terlepas dari sejumlah risiko yang dapat menghambat proses maupun merugikan keuangan negara. Memahami risiko‑risiko umum ini dan mengetahui langkah‑langkah pencegahannya sangat penting agar pelaksanaan swakelola berjalan…

Kapan Swakelola Tipe I hingga IV Digunakan?

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia tidak selalu dilakukan melalui mekanisme tender terbuka atau penunjukan langsung kepada PPK-Lingkup luas. Salah satu alternatif penting adalah swakelola, yakni pelaksanaan pengadaan dengan memberdayakan satuan kerja atau satuan kerja percontohan internal instansi pemerintah…

Apa Itu Bela Pengadaan dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia selama ini diatur dengan prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Namun belakangan muncul istilah Bela Pengadaan, sebuah mekanisme yang dirancang untuk memperkuat pemberdayaan UMKM, koperasi, dan industri kecil menengah dalam rantai nilai pengadaan. Artikel ini…

Tips Praktis UMKM Lolos Verifikasi LKPP

Verifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan salah satu syarat mutlak bagi UMKM yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah melalui sistem e-procurement. Proses ini kerap dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga banyak pelaku UMKM yang belum siap atau…

Konsolidasi Pembelian untuk Negosiasi Lebih Kuat

Pendahuluan Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, menekan biaya pengadaan menjadi prioritas utama sebagian besar organisasi. Salah satu pendekatan efektif adalah konsolidasi pembelian: menggabungkan kebutuhan dari berbagai unit atau proyek menjadi satu kesatuan pembelian besar. Dengan volume yang lebih…