Admin LPKN

Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui proses pengadaan, pemerintah atau entitas publik memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang menjadi dasar penyediaan layanan publik, pelaksanaan program pembangunan, hingga pemeliharaan aset…

Dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), dokumen pemilihan (dokling) memegang peranan krusial sebagai “kerangka” yang akan menjadi pedoman bagi seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengumuman paket hingga penetapan pemenang. Dokumen pemilihan yang disusun dengan baik dan terstruktur tidak hanya…

1. Pendahuluan  Pengadaan Langsung (PL) merupakan salah satu metode pengadaan yang paling banyak digunakan dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya untuk kebutuhan yang bernilai relatif kecil atau yang bersifat mendesak dan tidak memungkinkan dilakukan proses tender yang lebih panjang. Dalam…

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Proyek Strategis Nasional (PSN) menuntut pendekatan luar biasa-lebih cepat, lebih fleksibel, namun tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan persaingan sehat. PSN, yang mencakup infrastruktur vital seperti jaringan tol laut, kereta cepat, pelabuhan dalam skala megaproyek,…

1. Konsep Ketahanan Rantai Pasok Ketahanan rantai pasok, dalam konteks pengadaan barang dan jasa (PBJ), merupakan konsep multidimensi yang mencerminkan kemampuan sistem untuk menjaga kontinuitas operasional meskipun menghadapi berbagai gangguan, baik yang bersifat mendadak seperti bencana alam atau krisis geopolitik,…

Pada era modern ini, pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah memasuki babak transformasi digital yang sangat krusial—terlebih lagi ketika menghadapi kondisi krisis seperti pandemi, bencana alam, atau kegawatan ekonomi. Digitalisasi PBJ bukan sekadar memindahkan proses manual ke dalam sistem elektronik,…

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia menghadapi beragam tantangan, namun tantangan tersebut menjadi jauh lebih kompleks saat dilakukan di Daerah 3T-yaitu wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Daerah 3T mencakup provinsi atau kabupaten yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan, batas…

Ketika bencana alam atau krisis kemanusiaan melanda, pemerintah dan instansi terkait dituntut untuk segera menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan korban. Namun, percepatan proses pengadaan tidak boleh mengorbankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Artikel ini menguraikan langkah‐langkah praktis dan strategi “best…

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) adalah tulang punggung pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik. Namun, terkadang pemerintah dihadapkan pada situasi darurat: bencana alam, wabah penyakit, kerusakan fasilitas kritis, atau ancaman keamanan yang memerlukan tindakan cepat. Dalam kondisi darurat, prosedur pengadaan standar-mulai…

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah tidak hanya melibatkan pemilihan penyedia dan penandatanganan kontrak semata, tetapi juga memerlukan sinergi yang kokoh antara tiga pilar utama pejabat pengadaan: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketiganya memiliki tanggung…