Admin LPKN

Admin LPKN

Risiko Hukum dalam Pengadaan Darurat

Pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat sering kali menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik dan menanggapi bencana, wabah penyakit, atau situasi kritis lainnya dengan cepat. Namun, kecepatan yang menjadi tuntutan utama ini…

Tips Menyusun Kontrak agar Tidak Gampang Digugat

Menyusun kontrak yang kuat secara hukum adalah langkah krusial dalam memastikan kesepakatan antara para pihak berjalan lancar tanpa risiko gugatan di kemudian hari. Kontrak bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan alat hukum yang mengikat dan melindungi hak serta kewajiban semua…

Apa Itu Conflict of Interest dalam Pengadaan?

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, istilah “Conflict of Interest” atau konflik kepentingan menjadi salah satu isu yang paling krusial dan berpotensi merusak integritas proses pengadaan. Konflik kepentingan bukan hanya soal korupsi terang-terangan, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk-bentuk…

Belajar dari Kasus Hukum Terkait PBJ

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu proses krusial yang berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran publik. Proses PBJ mencakup perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. Seiring besarnya anggaran yang dikelola, kasus hukum terkait PBJ kerap muncul,…

Bagaimana Menentukan Biaya Swakelola secara Wajar?

Menentukan biaya swakelola secara wajar merupakan tantangan krusial dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tanpa melibatkan penyedia komersial eksternal. Biaya yang wajar tidak hanya sekadar angka yang muncul dari perhitungan kasar, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan riil proyek, efisiensi penggunaan anggaran,…

Akuntabilitas Kegiatan Swakelola di Pemerintah Desa

Pengelolaan kegiatan pemerintah desa melalui mekanisme swakelola menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat pelaksanaan proyek, dan memberdayakan potensi lokal. Namun, keberhasilan swakelola tidak hanya diukur dari selesainya fisik kegiatan, melainkan juga dari tingkat akuntabilitas yang terjaga sepanjang proses…

Swakelola oleh Ormas: Tantangan Pengawasan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme swakelola kian populer sebagai alternatif metode konvensional tender. Salah satu variasi swakelola memanfaatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana. Skema ini memungkinkan keterlibatan warga dalam pembangunan, meningkatkan rasa memiliki,…

Siapa Saja yang Terlibat dalam Tim Swakelola?

Swakelola sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari metode kontraktual. Dalam mekanisme swakelola, peran sumber daya manusia sangat vital karena keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada koordinasi, kompetensi, dan tanggung jawab tim pelaksana. Oleh karena…

Menyusun Dokumen Swakelola yang Sah Secara Hukum

Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swakelola telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sebagai alternatif metode pengadaan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu, memberdayakan sumber daya internal, serta melibatkan langsung komunitas atau lembaga non‑komersial. Namun agar pelaksanaan swakelola berjalan lancar,…

Perbedaan Mendasar Swakelola vs Kontraktual

Pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan Indonesia dijalankan dengan berbagai metode, yang paling umum adalah melalui kontraktual-baik melalui tender, seleksi langsung, atau penunjukan langsung-serta melalui swakelola, yaitu pelaksanaan internal oleh instansi pemerintah atau kelompok mitra masyarakat. Meskipun tujuan dasarnya sama-memenuhi…