Mengidentifikasi harga yang tidak wajar pada pekerjaan konstruksi adalah bagian penting dari proses pengadaan yang bertujuan menjaga kualitas, mencegah kerugian anggaran, dan memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai spesifikasi. Pada praktik e-purchasing dan mini-kompetisi untuk pekerjaan konstruksi terdapat mekanisme evaluasi khusus yang harus dipahami oleh PPK, panitia, dan auditor internal agar keputusan pemilihan penyedia tidak semata didasarkan pada harga terendah namun juga pada kewajaran dan kemampuan pelaksanaan. Artikel ini bertujuan memberikan panduan praktis dan mudah dipahami tentang tanda-tanda harga tidak wajar, langkah pemeriksaan teknis dan administratif yang harus dilakukan, serta cara mengambil keputusan bila ditemukan indikasi harga yang berisiko. Penjelasan berikut mengacu pada pedoman pelaksanaan mini-kompetisi pekerjaan konstruksi sehingga pembaca mendapat pijakan aturan yang jelas dalam proses evaluasi.
Mengapa mendeteksi harga tidak wajar penting?
Menetapkan pemenang berdasarkan harga terendah tanpa pemeriksaan lebih lanjut seringkali mengakibatkan konsekuensi serius. Harga yang terlalu rendah dapat menandakan komponen biaya yang dihilangkan, kualitas material yang meragukan, atau ketidakmampuan penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan mutu yang disyaratkan. Dampak nyata dari menerima penawaran tidak wajar adalah keterlambatan pekerjaan, biaya tambahan untuk perbaikan, dan potensi pembatalan kontrak yang merusak reputasi instansi. Karena itu, prosedur evaluasi kewajaran harga menjadi bagian wajib sebelum menetapkan pemenang, terutama ketika harga penawaran jauh di bawah pagu atau HPS yang ditetapkan. Pedoman e-purchasing memberi arahan bagaimana tindakan ini dilakukan agar keputusan seleksi tetap adil dan akuntabel.
Ambang pemicu evaluasi kewajaran: aturan 80%
Salah satu aturan praktis yang diterapkan dalam evaluasi penawaran pekerjaan konstruksi adalah ambang 80% dari nilai pagu kompetisi. Jika harga penawaran berada di bawah 80% dari pagu, panitia wajib melakukan evaluasi kewajaran harga secara lebih mendalam. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas; panitia harus meneliti dasar perhitungan harga, membandingkan harga satuan dengan informasi pasar terkini, dan menghitung kembali harga berdasarkan volume pekerjaan yang ada dalam Daftar Kuantitas. Jika hasil perhitungan ulang menunjukkan bahwa penawaran berada di bawah harga yang wajar berdasarkan komponen biaya, maka penawaran tersebut dapat dinyatakan tidak wajar dan penyedia dinyatakan gugur. Ketentuan ambang 80% ini menjadikan pemeriksaan menjadi titik kontrol penting untuk mencegah penetapan pemenang yang berisiko.
Sumber pembanding harga yang dapat digunakan
Sebelum memutuskan apakah harga penawaran wajar atau tidak, panitia perlu merujuk pada sumber-sumber pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk paket dengan nilai kecil, referensi harga bisa diambil dari data pasar setempat, price list pabrik atau distributor, informasi toko daring, hingga harga kontrak sebelumnya untuk produk atau pekerjaan sejenis. Untuk paket yang bernilai lebih besar, penentuan pagu biasanya mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang harus disusun dengan dasar teknis dan harga satuan yang realistis. Sumber-sumber ini membantu panitia menghitung kembali kewajaran harga satuan dan total sehingga penilaian terhadap penawaran menjadi berbasis data dan bukti. Memahami asal-usul referensi harga ini penting agar perbandingan harga tidak bersifat subjektif.
Meminta struktur pembentuk harga: langkah kunci pemeriksaan
Langkah paling konkret untuk mendeteksi apakah harga penawaran wajar adalah meminta penyedia menyerahkan struktur pembentuk harga. Struktur ini adalah dokumen yang merinci komponen pembentuk harga seperti harga material, upah tenaga kerja, biaya alat, biaya subcontract, biaya transport, overhead, laba, serta kontingensi. Dengan struktur ini panitia dapat melakukan verifikasi silang terhadap beberapa hal: apakah harga material sesuai price list, apakah upah sesuai standar upah daerah atau UMR, apakah estimasi alat dan lama penggunaan masuk akal, dan apakah margin atau laba wajar dibanding praktik pasar. Jika penyedia enggan atau tidak dapat memberikan struktur pembentuk harga yang dapat dipertanggungjawabkan, itu merupakan sinyal kuat bahwa penawaran perlu dicurigai dan ditelaah lebih jauh. Pedoman mini-kompetisi secara eksplisit mengatur mekanisme permintaan struktur pembentuk harga sebagai bagian dari evaluasi kewajaran.
Cara menghitung ulang harga penawaran secara sederhana
Untuk panitia yang perlu melakukan pemeriksaan awal tanpa alat analisis rumit, ada metode hitung ulang sederhana yang berguna. Pertama, identifikasi item pekerjaan utama dan volume dari daftar kuantitas. Kedua, kumpulkan harga satuan pasaran untuk material utama dari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan (price list, kontrak sebelumnya, toko daring). Ketiga, gunakan standar upah setempat untuk menghitung komponen tenaga kerja. Keempat, estimasikan biaya penggunaan alat per hari dikalikan durasi yang diperlukan. Setelah menjumlahkan komponen material, upah, dan alat serta menambahkan persentase untuk overhead dan laba yang wajar, bandingkan hasilnya dengan harga penawaran. Jika hasil perhitungan lebih tinggi dari harga penawaran, dan perbedaan tersebut signifikan, maka ada dasar kuat untuk menyatakan penawaran tidak wajar. Metode ini membantu panitia mendapatkan gambaran awal sebelum meminta dokumen pendukung lebih lengkap dari penyedia.
Menilai kelengkapan dokumen penawaran teknis dan administratif
Deteksi harga tidak wajar bukan hanya melihat angka, tetapi juga melihat konsistensi dan kelengkapan dokumen penawaran. Dalam paket pekerjaan konstruksi, penyedia wajib mengunggah dokumen seperti surat pernyataan sisa kemampuan paket, dokumen penawaran teknis, dokumen kualifikasi, serta jaminan penawaran bila dipersyaratkan. Ketidakkonsistenan antara jumlah tenaga yang dicantumkan dalam rencana kerja teknis dengan biaya upah yang diajukan misalnya, merupakan indikator bahwa perhitungan harga mungkin tidak realistis. Demikian pula, jika surat pernyataan sisa kemampuan paket menunjukkan beban kerja yang sudah tinggi sehingga pemasukan proyek ini akan melebihi kapasitas, hal itu menambah kekhawatiran tentang kemampuan penyedia mengerjakan proyek dengan harga yang sangat rendah. Memeriksa dokumen administratif dan teknis secara menyeluruh adalah bagian integral dari evaluasi kewajaran.
Pemeriksaan sisa kemampuan paket (SKP)
Sisa kemampuan paket atau SKP adalah variabel penting yang harus diperiksa sebelum menetapkan pemenang. SKP adalah gambaran tentang kapasitas finansial, sumber daya manusia, peralatan, dan beban pekerjaan yang sedang berlangsung pada penyedia. Bahkan jika harga penawaran secara matematis tampak wajar, penyedia yang sudah kelebihan beban pekerjaan berisiko gagal menyelesaikan kontrak. Oleh karena itu panitia harus meminta surat pernyataan SKP atau daftar pekerjaan saat ini, lalu memverifikasi apakah penyedia masih memiliki ruang untuk menerima pekerjaan baru. Informasi SKP menjadi semakin krusial ketika penawaran berada pada batas kewajaran; bila SKP menunjukkan keterbatasan, panitia dapat menilai bahwa risiko gagal pelaksanaan tinggi dan mempertimbangkan peringkat berikutnya. Pedoman mini-kompetisi menempatkan SKP sebagai salah satu elemen evaluasi yang harus diperiksa terutama ketika harga berasal dari peserta peringkat teratas.
Indikator peringatan (red flags) dalam analisis harga
Beberapa pola sederhana dalam penawaran dapat berfungsi sebagai indikator peringatan. Ketika selisih antara harga penawaran terendah dan harga peserta lain sangat besar tanpa alasan teknis yang jelas, atau ketika penawaran mengandung harga satuan yang tampak dipotong secara ekstrem pada beberapa item kunci, hal ini perlu dicurigai. Selain itu, jika penyedia menggunakan angka pembulatan yang tidak biasa atau konsisten menurunkan margin pada semua item hingga hampir nol, kemungkinan ada kesalahan perhitungan atau strategi untuk memenangkan tender dengan harga di bawah biaya. Ketidaksesuaian antara dokumen teknis dan angka harga juga merupakan tanda bahaya. Mendeteksi pola semacam ini sejak awal membantu panitia melakukan permintaan klarifikasi yang spesifik dan berbasis bukti.
Proses klarifikasi dan pemeriksaan lanjutan
Setelah menemukan indikasi harga tidak wajar, panitia tidak serta-merta menyatakan gugur tanpa proses pemeriksaan yang adil. Langkah berikutnya adalah meminta klarifikasi tertulis dari penyedia mengenai hal-hal yang mengundang kecurigaan, termasuk menyerahkan struktur pembentuk harga, bukti harga pembelian material jika ada, atau penjelasan teknis mengenai metode kerja yang memungkinkan penghematan biaya. Panitia dapat memberikan kesempatan untuk menjelaskan dalam jangka waktu yang jelas sesuai pedoman. Jika penjelasan meyakinkan dan didukung bukti, penawaran dapat dinyatakan wajar. Namun jika penjelasan tidak memadai atau bukti tidak bisa diverifikasi, panitia berkewajiban menyatakan penawaran tidak wajar dan menggugurkan peserta tersebut. Proses ini harus didokumentasikan dengan baik untuk menjamin akuntabilitas.
Menghitung harga evaluasi akhir (HEA) sebagai pembanding
Dalam beberapa model evaluasi, panitia menggunakan konsep Harga Evaluasi Akhir (HEA) sebagai pembanding untuk menentukan urutan peringkat, terutama bila ada preferensi tertentu. HEA dihitung berdasarkan skema yang telah ditetapkan dalam dokumen kompetisi dan dapat digunakan untuk menilai apakah harga penawaran memenuhi ambang batas kewajaran dalam kerangka perhitungan yang berlaku. HEA juga berfungsi sebagai alat untuk membandingkan penawaran yang memiliki komponen PDN atau preferensi harga tertentu sehingga evaluasi tidak hanya bergantung pada harga penawaran mentah. Menggunakan HEA atau perhitungan pembanding lainnya membantu panitia membuat keputusan yang lebih adil dan sesuai kebijakan.
Tindakan bila penawaran dinyatakan tidak wajar
Jika setelah evaluasi dan klarifikasi penawaran tetap dinilai tidak wajar, pedoman menyatakan bahwa penyedia dapat dinyatakan gugur dan proses evaluasi dilanjutkan pada peserta peringkat berikutnya. Menyatakan gugur harus dilandasi data perhitungan, bukti yang diminta, dan catatan komunikasinya. Keputusan gugur harus diumumkan dalam sistem dan dicatat alasan pertimbangannya untuk transparansi serta untuk menghindari klaim sepihak oleh penyedia. Bila banyak peserta yang dinyatakan tidak wajar atau hanya sedikit peserta yang mengikuti kompetisi, PPK berlebihan untuk mempertimbangkan pembatalan kompetisi jika memang kondisi pasar tidak mendukung kompetisi yang sehat. Ketentuan pembatalan serta alasannya juga harus diumumkan pada aplikasi katalog elektronik.
Peran PPK dan dokumentasi yang baik
Peran PPK sangat menentukan dalam proses deteksi dan penanganan harga tidak wajar. Kewajiban PPK mencakup menyiapkan pagu yang akurat (menggunakan referensi harga atau HPS sesuai nilai paket), menentukan persyaratan teknis dan kualifikasi yang proporsional, serta memastikan bahwa prosedur evaluasi kewajaran dijalankan sesuai pedoman. Seluruh langkah pemeriksaan—mulai dari permintaan struktur pembentuk harga, klarifikasi, perhitungan ulang, hingga penetapan gugur—harus terdokumentasi lengkap. Dokumentasi ini menjadi bukti bila nantinya terdapat pengaduan atau audit. Dengan dokumentasi yang baik, keputusan panitia menjadi lebih kuat dan mudah dipertanggungjawabkan.
Prosedur Sederhana untuk Menangkal Harga Tidak Wajar
Mendeteksi harga tidak wajar pada konstruksi bukanlah pekerjaan yang sulit jika panitia menerapkan prosedur sederhana namun konsisten: gunakan ambang pemicu seperti 80% dari pagu untuk memicu pemeriksaan mendalam, rujuk pada sumber pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan, minta dan periksa struktur pembentuk harga, lakukan perhitungan ulang berdasarkan daftar kuantitas, verifikasi SKP dan kelengkapan dokumen teknis, serta minta klarifikasi tertulis bila ditemukan kejanggalan. Tindakan-tindakan ini harus diikuti dengan dokumentasi yang rapi dan keputusan yang transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, pengadaan konstruksi melalui mini-kompetisi dapat menghasilkan pemenang yang tidak hanya menawarkan harga kompetitif, tetapi juga mampu melaksanakan pekerjaan sesuai mutu dan waktu yang disyaratkan, sehingga anggaran publik terlindungi dan proyek berjalan lancar. Pedoman pelaksanaan mini-kompetisi menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk hal-hal tersebut dan perlu dijadikan rujukan dalam setiap evaluasi kewajaran harga.
