Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selalu berada di posisi strategis dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia bukan sekadar acuan untuk menetapkan nilai pagu penawaran, tetapi menjadi dasar bagi auditor untuk menilai apakah pengadaan telah dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Auditor melihat HPS sebagai jembatan antara belanja negara dan kewajaran harga pasar. Karena itulah, HPS menjadi salah satu dokumen yang paling sering diperiksa serta dibandingkan dengan berbagai sumber data ketika audit dilakukan.
Bagi auditor, HPS bukan hanya deretan angka. Ia adalah representasi dari proses analisis, pertimbangan teknis, dan validitas data yang digunakan oleh PPK atau Pokja Pengadaan. Auditor ingin memastikan bahwa angka yang tertulis dalam HPS adalah angka yang dapat dijelaskan, dapat diverifikasi, dan mencerminkan kondisi pasar pada saat HPS disusun. Oleh karena itu, memahami apa yang dianggap “wajar” oleh auditor merupakan kunci agar dokumen HPS tidak menimbulkan pertanyaan atau temuan.
Untuk lebih memahami bagaimana auditor menilai kewajaran HPS, kita perlu menelusuri kriteria-kriteria yang umum digunakan oleh auditor ketika melakukan pemeriksaan. Kriteria inilah yang menjadi panduan untuk menentukan apakah suatu HPS dapat diterima sebagai perhitungan yang benar atau malah dianggap tidak wajar.
HPS yang Wajar Harus Memiliki Dasar Perhitungan yang Jelas dan Terukur
Dalam perspektif auditor, HPS yang wajar adalah HPS yang memiliki dasar perhitungan yang jelas. Auditor selalu memulai pemeriksaan dari pertanyaan: dari mana angka ini berasal? Mereka ingin melihat hubungan langsung antara nilai HPS dengan data pendukung, misalnya survei harga, AHSP, standar biaya daerah, atau referensi katalog.
Jika seorang auditor membuka dokumen HPS dan menemukan bahwa angka-angka di dalamnya tidak mencantumkan penjelasan atau data pembentuk, maka HPS tersebut dianggap tidak memenuhi syarat kewajaran. Auditor terbiasa memeriksa jejak data yang digunakan penyusun HPS. Jika angka muncul tanpa penjelasan, maka penyusunan dianggap tidak profesional. Auditor tidak sekadar melihat angka final, tetapi proses yang melahirkan angka itu. Semakin detail penjelasan dasar perhitungan, semakin wajar HPS tersebut dari perspektif auditor.
Kewajaran HPS Ditentukan oleh Relevansi Data Pasar yang Digunakan
Bagi auditor, HPS yang wajar harus mencerminkan harga pasar aktual. Auditor tidak ingin melihat HPS yang dibuat berdasarkan data lama atau data yang tidak lagi relevan dengan kondisi pasar. Harga bahan bangunan yang disurvei enam bulan lalu mungkin sudah berubah drastis saat HPS disusun. Demikian juga harga barang elektronik, yang bisa fluktuatif sewaktu-waktu. Jika penyusun HPS menggunakan data lama tanpa memperbaruinya, auditor akan meragukan kewajarannya.
Selain relevansi waktu, auditor juga menilai relevansi lokasi. Harga yang diperoleh dari penyedia di Jakarta tidak boleh digunakan begitu saja untuk pengadaan di daerah kepulauan tanpa mempertimbangkan biaya transportasi. Auditor ingin memastikan harga pasar yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lokasi pekerjaan, sehingga HPS tidak menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi.
HPS yang wajar adalah HPS yang dibangun dari data pasar yang mutakhir dan akurat. Auditor ingin melihat bukti bahwa survei harga dilakukan dalam periode yang masuk akal. Semakin aktual data yang digunakan, semakin HPS tersebut dianggap wajar.
Kesesuaian HPS dengan Spesifikasi Teknis Menjadi Penentu Kewajaran
Bagi auditor, HPS harus selaras dengan dokumen teknis, termasuk spesifikasi teknis, KAK, atau gambar kerja. Auditor akan mencocokkan apakah volume pekerjaan di dalam HPS sama dengan volume yang ada dalam gambar perencanaan. Jika volume berbeda, auditor menganggap HPS tidak valid. Hal yang sama berlaku untuk kualitas bahan. Jika dalam spesifikasi teknis disebutkan material tertentu, tetapi HPS dihitung dengan harga material yang kualitasnya lebih rendah, auditor akan mempertanyakan kewajarannya.
Dalam banyak kasus, auditor menemukan perbedaan antara spesifikasi teknis dan perhitungan HPS karena revisi teknis yang tidak diikuti oleh revisi HPS. Auditor menganggap hal ini sebagai masalah serius, karena HPS harus selalu mengikuti ketentuan teknis yang menjadi dasar pekerjaan. Ketidaksesuaian antara HPS dan dokumen teknis membuat auditor meragukan akurasi seluruh perhitungan.
HPS yang wajar adalah HPS yang mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya. Auditor ingin melihat konsistensi antara dokumen teknis dan angka dalam HPS. Ketika konsistensi itu ada, auditor memiliki dasar kuat untuk menyatakan bahwa HPS telah disusun secara benar.
HPS yang Wajar Tidak Boleh Mengandung Komponen Biaya yang Tidak Diperbolehkan
Bagi auditor, setiap komponen biaya dalam HPS harus dapat dijelaskan secara logis dan harus sesuai ketentuan. Misalnya, komponen biaya “lain-lain” sering menjadi temuan audit karena tidak jelas apa saja yang termasuk di dalamnya. Auditor menilai komponen seperti ini tidak transparan dan membuka peluang manipulasi. Karena itu, auditor akan mempertanyakannya.
HPS juga sering dipertanyakan ketika ada biaya overhead atau keuntungan penyedia yang dianggap terlalu besar. Auditor membandingkan persentase ini dengan standar umum di industri. Jika angka terlalu tinggi, auditor akan menilai HPS tidak wajar. Hal yang sama berlaku untuk biaya transportasi yang tidak dapat dijelaskan logikanya, atau biaya tenaga kerja yang jauh berbeda dari Upah Minimum Regional.
Dalam perspektif auditor, HPS yang wajar tidak boleh mengandung biaya yang tidak diperbolehkan oleh aturan. Setiap komponen harus dapat dipertanggungjawabkan. Semakin jelas struktur biayanya, semakin wajar HPS tersebut.
Kewajaran HPS Muncul dari Kesesuaian Metode Perhitungan dengan Jenis Pekerjaan
Auditor memahami bahwa setiap jenis pekerjaan memiliki metode perhitungannya sendiri. Pengadaan barang menggunakan survei harga, konstruksi menggunakan AHSP, dan jasa konsultansi menggunakan perhitungan person-month. Jika penyusun HPS menggunakan metode yang tidak sesuai jenis pekerjaan, auditor akan mempertanyakan kewajarannya.
Misalnya, jika seorang penyusun menggunakan survei harga untuk menghitung pekerjaan konstruksi tanpa menggunakan AHSP, auditor akan menilai metode tersebut salah. Demikian juga jika pengadaan jasa konsultansi dihitung menggunakan harga satuan tanpa perhitungan waktu kerja tenaga ahli, auditor akan langsung mempertanyakan validitas HPS tersebut.
Auditor ingin melihat bahwa metode perhitungan HPS mengikuti standar yang berlaku untuk masing-masing jenis pekerjaan. Ketika metode yang digunakan tepat, auditor dapat memahami logika perhitungan, dan HPS dinilai wajar.
Kesesuaian HPS dengan Standar Biaya Menjadi Kriteria Penilaian Auditor
Dalam banyak pemeriksaan, auditor memeriksa apakah HPS mengikuti standar biaya yang berlaku, seperti SBU, HSPK, atau standar biaya daerah. Auditor memahami bahwa tidak semua pekerjaan harus mengikuti standar biaya, tetapi jika standar biaya telah ditetapkan dan relevan, maka HPS harus mencerminkannya.
Auditor akan mempertanyakan HPS ketika harga tenaga kerja tidak mengikuti standar upah, atau ketika harga satuan yang sudah ditetapkan pemerintah tidak digunakan. Dalam perspektif auditor, penyimpangan dari standar hanya diperbolehkan jika penyusun HPS memiliki penjelasan yang kuat, misalnya kondisi daerah terpencil atau kebutuhan teknis tertentu yang tidak tercakup dalam standar.
HPS yang wajar adalah HPS yang mengikuti standar biaya atau dapat memberikan justifikasi yang logis ketika harus menyimpang dari standar.
HPS yang Wajar Dapat Dipertanggungjawabkan dengan Bukti yang Lengkap
Salah satu kriteria utama yang dilihat auditor adalah kelengkapan dokumentasi. Auditor ingin melihat bukti nyata bahwa proses penyusunan HPS dilakukan secara benar. HPS mungkin disusun dengan metode yang benar, tetapi jika bukti tidak lengkap, auditor tetap dapat mempertanyakan kewajarannya.
Bagi auditor, dokumentasi pendukung merupakan bagian integral dari HPS. Jika survei harga dilakukan, harus ada bukti surat, tangkapan layar, komunikasi, atau daftar harga yang dapat diverifikasi. Jika menggunakan AHSP, harus ada perhitungan koefisien. Jika menggunakan data historis, bukti tahun sebelumnya harus tersedia. Jika menggunakan katalog, tangkapan layar harga harus jelas menunjukkan tanggal dan sumber.
Dokumentasi bukan hanya pelengkap, tetapi fondasi yang membuat auditor percaya bahwa HPS disusun secara profesional. Tanpa dokumentasi yang kuat, HPS dinilai tidak wajar.
Kewajaran HPS Terlihat dari Hubungannya dengan Harga Penawaran Penyedia
Auditor juga melihat hubungan antara HPS dan hasil penawaran. Jika HPS terlalu tinggi dibandingkan harga penawaran, auditor akan mempertanyakan apakah HPS disusun dengan benar atau terlalu menguntungkan penyedia. Jika terlalu rendah, auditor akan bertanya apakah HPS realistis atau apakah penyedia melakukan praktik underpricing.
Dalam banyak audit, perbedaan besar antara HPS dan harga penawaran menjadi indikasi bahwa perhitungan HPS tidak mempertimbangkan kondisi pasar sebenarnya. Auditor ingin melihat bahwa HPS mencerminkan harga wajar, bukan angka yang terlalu jauh dari kenyataan.
HPS yang wajar adalah HPS yang berada dalam rentang harga pasar, tidak terlalu jauh dari harga penawaran, dan memiliki penjelasan logis ketika terjadi selisih besar.
HPS yang Wajar adalah HPS yang Dapat Dijelaskan
Dalam perspektif auditor, kewajaran HPS tidak hanya dilihat dari angka, tetapi dari keseluruhan proses penyusunan. Auditor menilai kewajaran berdasarkan:
- kejelasan dasar perhitungan,
- relevansi data pasar,
- kesesuaian dengan dokumen teknis,
- ketaatan pada metode perhitungan,
- kesesuaian dengan standar biaya,
- kelengkapan dokumentasi,
- hubungan logis antara HPS dan harga penawaran.
HPS yang wajar adalah HPS yang bisa dijelaskan. Jika seorang penyusun dapat menjelaskan seluruh dasar perhitungan secara logis, konsisten, dan berbasis data, maka auditor akan mudah menerima HPS tersebut. Sebaliknya, jika penyusun tidak dapat menjelaskan dari mana angka-angka berasal, auditor akan menganggap HPS tidak wajar meskipun hasil akhirnya terlihat rasional.
