Reformasi Pengadaan: Mimpi atau Nyata?

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa publik adalah nadi operasional pemerintahan: dari pembangunan infrastruktur, penyediaan alat kesehatan, hingga kontrak layanan pendidikan. Reformasi pengadaan publik bertujuan membuat proses ini lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berdampak maksimal bagi masyarakat. Di atas kertas, reformasi menghadirkan model ideal-e-procurement, open contracting, manajemen risiko, serta profesionalisasi SDM pengadaan. Di lapangan, penerapan reformasi seringkali bertemu realitas: kapasitas institusi yang terbatas, dinamika politik, resistensi budaya, dan kendala teknis.

Artikel ini menjawab pertanyaan sentral: apakah reformasi pengadaan sekadar mimpi normatif atau langkah yang bisa diwujudkan menjadi nyata? Untuk itu tulisan ini menyajikan analisis terstruktur: mendefinisikan ruang reformasi, memetakan masalah lama yang menghambat pengadaan, mengulas instrumen reformasi (hukum, teknologi, SDM), meninjau praktik internasional yang relevan, serta merinci strategi implementasi dan indikator keberhasilan yang praktis. Setiap bagian dirancang agar mudah dibaca dan dapat langsung dipakai sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi pengadaan, auditor, dan aktor pengawasan publik. Akhirnya, tujuan tulisan ini bukan hanya menilai kelayakan reformasi, tetapi memberi peta jalan konkret yang memungkinkan reformasi berubah dari wacana normatif menjadi perubahan institusional yang berkelanjutan di berbagai tingkatan pemerintahan.

1. Apa yang Dimaksud Reformasi Pengadaan dan Ruang Lingkupnya

Reformasi pengadaan publik adalah serangkaian perubahan terencana yang mengubah aturan, proses, kelembagaan, dan budaya seputar pembelian barang/jasa oleh sektor publik. Tujuannya ganda:

Meningkatkan value-for-money (nilai manfaat terhadap biaya).
Memperkuat integritas sehingga dana publik tidak bocor melalui praktik koruptif atau inefisiensi.

Ruang lingkup reformasi mencakup aspek hukum (UU, peraturan pelaksana), institusional (struktur unit pengadaan, independensi pengawas), teknis (metodologi HPS, standar spesifikasi), sumber daya manusia (sertifikasi, sertifikasi PPK dan PSP), serta teknologi (e-procurement, e-catalogue, e-monitoring).

Reformasi tidak hanya tentang mengganti sistem manual jadi digital. Ia menuntut redesign end-to-end proses pengadaan: mulai perencanaan kebutuhan (procurement planning), penentuan metode yang proporsional, penyusunan dokumen tender yang tidak diskriminatif, evaluasi yang transparan, manajemen kontrak yang kuat, hingga pengawasan serta audit pasca-kontrak. Reformasi ideal mengintegrasikan kebijakan pengadaan dengan manajemen anggaran, perencanaan proyek, dan manajemen risiko-sehingga keputusan pengadaan didasarkan pada data, analisis pasar, dan pertimbangan efisiensi jangka panjang.

Ruang lingkup reformasi juga mencakup kebijakan pendukung seperti preferential procurement (dukungan UMKM), green procurement (pertimbangan lingkungan), dan social procurement (kebijakan pemberdayaan kelompok rentan). Reformasi yang berorientasi pembangunan tidak hanya mengejar harga murah tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan dampak keberlanjutan.

Penting dicatat bahwa reformasi bersifat multi-level: kebijakan nasional memberi kerangka, namun implementasi terjadi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan konteks berbeda. Oleh karena itu desain reformasi harus modular dan adaptif-memungkinkan standardisasi inti (mis. metadata dokumen, kriteria kualifikasi) sekaligus fleksibilitas lokal (mis. spesifikasi kontekstual). Kesimpulannya, reformasi pengadaan adalah upaya komprehensif yang menyentuh hukum, teknologi, kapasitas, anggaran, dan budaya-dan keberhasilannya bergantung pada harmonisasi semua elemen ini.

2. Masalah Tradisional yang Menghambat Reformasi

Sebelum merancang solusi, perlu memahami hambatan-hambatan historis yang membuat pengadaan publik rentan.

Political interference: pengadaan sering kali menjadi alat politik lokal atau sarana patronase. Kepala daerah, legislatif, atau pejabat birokrasi dapat mengarahkan proyek kepada penyedia tertentu untuk keuntungan politik atau pribadi. Intervensi ini merusak meritokrasi proses tender dan menciptakan iklim impunitas.
Kapasitas SDM rendah: banyak unit pengadaan kekurangan tenaga ahli yang memahami analisis pasar, manajemen kontrak, dan aspek teknis tender. Kurangnya sertifikasi dan pelatihan rutin membuat penyusunan TOR, evaluasi teknis, dan manajemen perubahan kontrak menjadi lemah. Akibatnya, dokumen tender sering ambigu, HPS tidak realistis, dan change order menjadi celah korupsi.
Fragmentasi regulasi: tumpang tindih aturan pusat-daerah, perbedaan tafsir peraturan, dan banyaknya peraturan pelaksana menciptakan ruang interpretasi yang dimanfaatkan pelaku tidak sehat. Ketiadaan standardisasi nasional pada beberapa aspek-mis. format kontrak, pengkodean klasifikasi barang-menghambat interoperabilitas data dan benchmarking harga.
Proses manual & ketiadaan data: pengadaan yang masih dilakukan offline meningkatkan kontak fisik, memperbesar peluang kolusi dan manipulasi. Minimnya data pasar atau database harga riil (HPS) mempersulit penyusunan estimasi anggaran yang wajar. Tanpa data historis kontrak dan kinerja penyedia, keputusan berbasis bukti sulit dilakukan.
Lemahnya pengawasan dan penegakan: institusi pengawas internal (inspektorat) dan eksternal (BPK, penegak hukum) menghadapi kendala sumber daya, independensi, dan prosedur. Kasus-kasus penyimpangan sering berakhir tanpa sanksi tegas, sehingga efek jera rendah. Mekanisme pengaduan masyarakat kadang tidak responsif atau berisiko pada pelapor.
Kebudayaan organisasi: budaya kerja yang toleran terhadap diskresi, relasi interpersonal kuat, dan kurangnya reward-punishment berbasis kinerja menahan perubahan. Pegawai yang mengikuti praktik reformis mungkin menghadapi resistensi dari kolega yang diuntungkan oleh status quo.

Keberlanjutan reformasi mensyaratkan strategi simultan: mengurangi ruang intervensi politik, menaikkan kapasitas teknis, menyederhanakan regulasi, memperluas digitalisasi, memperkuat pengawasan, dan mengubah budaya organisasi melalui kepemimpinan dan insentif. Tanpa upaya multidimensi ini, reformasi hanya akan menjadi wacana yang sulit diwujudkan.

3. Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Mendukung

Reformasi pengadaan efektif memerlukan kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan adaptif. Kerangka ini mencakup undang-undang pokok, peraturan pelaksana, petunjuk teknis, dan kebijakan pengadaan nasional yang mengikat semua entitas publik. Tujuannya: memberi kepastian hukum bagi pelaku pasar dan menyempitkan celah interpretasi yang dapat dimanipulasi.

UU dan Peraturan Pelaksana yang mendefinisikan prinsip pengadaan: transparansi, persaingan sehat, non-diskriminasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peraturan pelaksana harus menguraikan metode pengadaan, ambang nilai, persyaratan kualifikasi, mekanisme evaluasi, dan sanksi. Kejelasan peraturan meminimalkan discretionary power yang berlebihan pada pejabat pengadaan.
Standarisasi dokumen: template TOR, RKS (Rencana Kerja dan Syarat), kontrak, dan formulir evaluasi yang dipakai secara nasional membantu konsistensi dan mempercepat proses. Standar ini juga memfasilitasi audit dan benchmarking. Standarisasi kontrak, misalnya, harus mencakup klausul holdback, jaminan pelaksanaan, penalti, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Regulasi teknologi dan data: kebijakan yang mengatur e-procurement wajib, standar metadata, arsip elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital harus ada. Peraturan ini memastikan bahwa transaksi digital memiliki kekuatan hukum dan dapat diaudit. Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan siber harus diatur agar dokumen pengadaan tidak menjadi sumber kebocoran informasi sensitif.
Mekanisme pengawasan dan penegakan: undang-undang harus memberi kewenangan dan independensi kepada lembaga pengawas (inspektorat, KPK, BPK) serta mekanisme peradilan atau banding khusus pengadaan. Sistem sanksi administratif, pidana, dan perdata harus jelas dan diterapkan konsisten untuk Kebijakan dukungan bagi UMKM: kerangka hukum bisa mengatur kuota atau preferential procurement yang adil untuk UMKM tanpa merusak persaingan. Ketentuan ini harus disertai pembinaan kapabilitas agar UMKM dapat memenuhi standar teknis dan administratif.

Akhirnya, kebijakan harus adaptif-dengan mekanisme revisi reguler berdasarkan pelajaran implementasi, evaluasi risiko, dan perubahan pasar. Harmonisasi pusat-daerah wajib dilakukan lewat pedoman teknis yang memungkinkan fleksibilitas lokal namun menjaga prinsip nasional. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan konsisten, reformasi akan mudah terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek.

4. Peran Teknologi: E-Procurement, Open Contracting, dan Data

Teknologi adalah pengungkit penting reformasi pengadaan. E-procurement mengurangi kontak fisik, otomatisasi proses administratif, dan menyediakan jejak audit digital yang menyulitkan manipulasi. Sistem ini dapat mengotomatiskan pendaftaran penyedia, publikasi dokumen tender, pengiriman penawaran elektronik, pembukaan tender ter-enkripsi, dan penghitungan awal kriteria administratif. Jejak log (audit trail) menyediakan bukti tindakan sehingga memudahkan audit forensik.

Open contracting-publikasi data lengkap siklus kontrak (RUP, dokumen tender, daftar peserta, hasil evaluasi, kontrak, lampiran, laporan progres)-mendorong pengawasan publik. Bila data terbuka, LSM, media, dan warga dapat menilai apakah proses telah sesuai standar. Standarisasi data dengan schema seperti OCDS (Open Contracting Data Standard) memudahkan interoperabilitas antar-instansi dan analitik.

Data analytics dan machine learning mulai dipakai untuk fungsi yang lebih maju: deteksi anomali (pattern matching) untuk indikator potensi kolusi, benchmarking harga untuk HPS yang lebih realistis, serta prediksi risiko kontrak (mis. likelihood delay based on historical contractor performance). Dashboard real-time memudahkan pimpinan memonitor status tender dan kinerja kontrak.

Namun teknologi bukan solusi ajaib; ada prasyarat: infrastruktur konektivitas yang andal, standar metadata nasional, identitas digital ASN (SSO), dan otoritas sertifikat elektronik yang diakui. Selain itu, keamanan siber adalah keharusan-sistem e-procurement menyimpan informasi sensitif, sehingga enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan prosedur incident response wajib.

Penggunaan teknologi juga harus pragmatis: daerah dengan keterbatasan harus menerapkan model bertahap-mulai registrasi penyedia dan publikasi RUP secara elektronik, lalu ke pengiriman penawaran online dan evaluasi digital. Perhatian pada user experience dan pelatihan pengguna (penyedia dan ASN) menurunkan resistensi adopsi. Interoperabilitas dengan sistem lain-e-budgeting, e-payment, dan arsip nasional-mengoptimalkan manfaat data.

Singkatnya, teknologi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemampuan analitik reformasi pengadaan-tetapi memerlukan infrastruktur, kapasitas, dan tata kelola data yang baik agar manfaatnya nyata.

5. Profesionalisasi SDM dan Manajemen Kapasitas

Sumber daya manusia adalah jantung reformasi. Tanpa SDM yang kompeten, aturan dan sistem baru tetap akan gagal. Profesionalisasi pengadaan mencakup sertifikasi, jalur karier jelas, pengembangan kapasitas berkelanjutan, serta pemisahan fungsi untuk mencegah benturan kepentingan.

Sertifikasi dan standar kompetensi: regulator nasional harus menentukan standar kompetensi minimal untuk pelaksana pengadaan (PPK, panitia/pokja, pejabat pengadaan). Skema sertifikasi terakreditasi memastikan bahwa individu memiliki pengetahuan tentang metodologi pengadaan, etika, penilaian teknis, dan manajemen kontrak. Sertifikasi harus disertai persyaratan pembaruan berkala (continuing professional development).
Jalur karier dan insentif: pegawai pengadaan perlu jalur karier yang memberi penghargaan bagi kompetensi-mis. remunerasi kompetitif, tunjangan khusus, dan kesempatan promosi berbasis merit. Tanpa insentif, pegawai berisiko pindah ke sektor swasta yang menawarkan kompensasi lebih tinggi.
Pelatihan praktis dan mentoring: selain pelatihan kursus, program coaching on-the-job, study tour, dan pendampingan ahli untuk proyek kompleks efektif meningkatkan kapabilitas. Pool of experts tingkat provinsi dapat membantu daerah kecil yang tidak memiliki kapasitas teknis.
Organisasi yang mendukung: unit pengadaan harus diberi otoritas dan alat kerja-akses ke basis data harga, software evaluasi, dan dukungan legal. Pembentukan unit sengketa atau legal advisory membantu mengurangi kesalahan prosedural.
Rotasi dan segregasi tugas: putar rotasi pejabat di unit sensitif dapat mengurangi risiko kolusi jangka panjang. Segregasi tugas (siapa membuat dokumen, siapa mengevaluasi, siapa menyetujui pembayaran) mencegah konsentrasi kewenangan.
Budaya profesional dan etika: training etika dan mekanisme pelaporan yang aman (whistleblower) menguatkan integritas. Reward untuk unit dengan track record bersih dan kinerja baik menumbuhkan budaya kompetitif positif.

Investasi jangka panjang pada SDM-bukan sekadar pelatihan sekali-kali-membentuk generasi pegawai yang mampu merancang dan mengimplementasikan reformasi. Profesionalisasi juga menimbulkan legitimasi: pasar akan lebih percaya pada proses pengadaan jika dikelola oleh tenaga yang terstandar dan bertanggung jawab.

6. Mekanisme Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Sosial

Transparansi dan partisipasi publik adalah sokoguru reformasi pengadaan. Mekanisme publikasi data (RUP, dokumen tender, hasil evaluasi, kontrak) memfasilitasi pengawasan oleh masyarakat sipil, media, dan pasar. Pengawasan sosial tidak menggantikan peran penegak hukum, tetapi berfungsi sebagai early warning system yang mengungkap anomali cepat.

Publikasi wajib: undang-undang atau kebijakan harus mensyaratkan publikasi dokumen pengadaan di portal nasional/regional. Informasi yang dipublikasikan harus machine-readable agar mudah dianalisis. Open contracting data standard (OCDS) bisa menjadi acuan.
Saluran pengaduan yang aman: penyedia dan publik harus mempunyai saluran resmi untuk mengadukan praktik curang. Proteksi hukum bagi whistleblowers dan mekanisme investigasi cepat meningkatkan keberanian pelapor.
Pengawasan oleh aktor independen: LSM, akademisi, dan media dapat melakukan pemantauan rutin. Kolaborasi antara pemerintah dan civil society (co-monitoring) di beberapa negara menunjukkan efektivitas: pemerintah menyediakan data, masyarakat melakukan analytic watch, dan hasil bersama dibahas dalam forum publik.
Audit dan mekanisme banding: keberadaan lembaga banding pengadaan (procurement review board) memberikan jalan hukum administratif bagi penyedia yang dirugikan. Audit berkala oleh internal audit, inspektorat, dan auditor eksternal (BPK) memastikan akuntabilitas fiskal.
Indikator kinerja dan dashboard publik: tampilan KPI-waktu siklus tender, jumlah peserta, tingkat keterlambatan kontrak-membantu publik menilai kinerja unit pengadaan. Transparansi KPI mendorong kompetisi positif antar-unit dan daerah.
Pendekatan komunitas: di proyek-proyek besar, pembentukan forum masyarakat atau social audit (mis. pemantauan warga terhadap pelaksanaan proyek fisik) bisa menurunkan risiko kecurangan dan meningkatkan kualitas hasil.

Mekanisme ini hanya efektif bila data yang dipublikasikan lengkap, berkualitas, dan mudah diakses. Oleh karena itu, upaya membuka data harus disertai kebijakan data governance, format standar, dan pelatihan bagi pemangku kepentingan untuk membaca serta menggunakan data pengadaan.

7. Tantangan Implementasi dan Resistensi terhadap Reformasi

Walau reformasi secara teknis dan normatif dapat dirumuskan, pelaksanaannya menghadapi hambatan nyata.

Resistensi politik: aktor yang diuntungkan dari praktik lama akan menentang perubahan yang mengurangi discretionary power. Mereka dapat memblokir anggaran reformasi, menunda adopsi teknologi, atau memanipulasi regulasi.
Resistensi birokrasi: pegawai yang terbiasa dengan cara lama mungkin merasa sistem baru menambah beban kerja atau mengurangi ruang relasional yang menguntungkan. Tanpa strategi manajemen perubahan-komunikasi, pelibatan, dan kompensasi-resistensi ini sulit diatasi.
Ketidakselarasan insentif: bila reward masih berbasis relasi politik atau masa jabatan, adopsi praktik transparan tidak menarik. Reformasi harus mengaitkan indikator kinerja pengadaan dengan reward (remunerasi, promosi) dan sanksi bagi penyimpangan.
Masalah pembiayaan reformasi: investasi awal untuk e-procurement, pelatihan, dan dukungan teknis memerlukan anggaran. Di era APBD tertekan, alokasi ini sering kali dipandang tidak prioritas walau menghasilkan efisiensi jangka panjang.
Ketergantungan pada vendor teknologi: solusi digital yang dibeli tanpa kriteria open standard dapat mengunci instansi pada vendor tertentu (vendor lock-in) dan menyulitkan interoperabilitas.
Kesenjangan kapasitas antar-daerah: daerah besar dan kaya bisa cepat mengadopsi, sementara daerah terpencil kekurangan infrastruktur dan SDM. Reformasi harus mengakomodasi model bertahap dan bantuan teknis lintas-daerah.

Untuk menghadapi resistensi, strategi praktis meliputi: memastikan kepemimpinan politik yang jelas (political will), membangun koalisi reformis di birokrasi, merancang skema pilot yang menunjukkan quick wins, mengaitkan reformasi dengan manfaat langsung (penghematan, kualitas proyek), serta menyediakan pendanaan transisional dan model shared services (pool of experts).

8. Indikator Keberhasilan dan Roadmap Implementasi

Menilai apakah reformasi “nyata” memerlukan indikator yang jelas dan roadmap implementasi yang terstruktur. Indikator keberhasilan bisa dikelompokkan: input (kebijakan, anggaran, SDM), proses (adopsi e-procurement, publikasi data), output (jumlah tender elektronik, waktu siklus), outcome (penurunan biaya, kualitas proyek), dan impact (kepercayaan publik, peningkatan layanan).

Contoh indikator konkret: persentase nilai pengadaan melalui e-procurement; rata-rata waktu dari pengumuman hingga penetapan pemenang; jumlah kasus penyimpangan yang ditangani dan sanksi yang diberlakukan; rata-rata selisih antara HPS dan penawaran terendah; skor kepuasan pengguna layanan; serta persentase kontrak selesai tepat waktu & sesuai spesifikasi.

Roadmap implementasi sebaiknya terdiri dari fase: persiapan, pilot, scaling up, dan sustainability. Fase persiapan (6-12 bulan) mencakup harmonisasi regulasi, kebutuhan infrastruktur, dan capacity assessment. Pilot (1-2 tahun) menguji e-procurement dan model pengawasan di sektor/daerah terpilih untuk meraih quick wins dan menyempurnakan SOP. Scaling up (2-4 tahun) memperluas implementasi secara bertahap menggunakan lesson learned. Sustainability (jangka panjang) memastikan institutionalization: penganggaran reguler untuk maintenance, continuous professional development, dan mekanisme pemantauan berkala.

Komponen penting roadmap: pembiayaan yang jelas, mekanisme shared-services untuk daerah kecil, target KPI tahunan, dan governance body nasional yang memonitor progress. Roadmap juga harus fleksibel-mampu menyesuaikan prioritas bila terjadi kondisi makro atau temuan evaluasi.

Evaluasi berkala (annual review) dan independent impact evaluation (setiap 3-5 tahun) memberi bukti apakah reformasi menghasilkan efisiensi dan integritas. Dengan indikator yang terukur dan roadmap realistis, reformasi memiliki peluang berubah dari mimpi idealistik menjadi kebijakan nyata yang membawa dampak sistemik pada pengelolaan keuangan publik.

9. Praktik Internasional yang Relevan & Pelajaran untuk Konteks Lokal

Berbagai negara telah melakukan reformasi pengadaan dengan hasil berbeda. Pelajaran internasional relevan untuk konteks lokal:

Mandatory e-procurement (Chile, Korea, beberapa negara Eropa) menunjukkan bahwa digitalisasi standar memperkecil kontak fisik dan manipulasi; namun sukses bergantung pada penggunaan data analytics dan enforcement.
Open contracting (UK, Ukraine) membuktikan bahwa keterbukaan data mempercepat deteksi anomali dan memperkuat pengawasan publik; upaya ini menguntungkan bila disertai legal framework untuk akses informasi.
Single national procurement platform (Estonia, South Korea) memfasilitasi interoperabilitas antar-institusi dan efisiensi skala, namun memerlukan standardisasi metadata dan leadership nasional.

Negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pilot + scale efektif: inisiasi reformasi pada sektor high-value (constructions, health procurement) untuk memunculkan quick wins dan membangun kepercayaan. Juga, pembentukan central procurement agency yang menyediakan shared services (model tender konsorsium, katalog elektronik untuk barang standar) membantu daerah kecil yang kekurangan kapasitas.

Pelajaran lain adalah pentingnya komitmen politik jangka panjang. Reformasi yang bergantung pada satu pejabat sering runtuh saat pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu perlu institutional anchor-mis. undang-undang, financing mekanisme, serta komunitas profesional yang mempertahankan praktik baik.

Dalam konteks lokal, adopsi praktik internasional harus disesuaikan: pertimbangkan skala pasar lokal, kapasitas penyedia, dan konteks administrasi publik. Misalnya e-procurement harus diikuti program pelatihan penyedia dan fasilitas akses internet untuk UMKM. Open contracting harus dirancang agar publik dapat mengakses dan memahami data-luaskan literasi data ke LSM dan media lokal.

Akhirnya, kolaborasi internasional (technical assistance, learning networks) mempercepat learning curve-tapi keberhasilan bergantung pada implementasi domestik: harmonisasi regulasi, investasi SDM, dan komitmen penegakan. Dengan mencontoh praktik global namun menyesuaikan lokalitas, reformasi pengadaan berpotensi menjadi nyata dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Reformasi pengadaan bukan sekadar idealisme; ia adalah kebutuhan pragmatis untuk menjamin penggunaan dana publik yang efisien, berkualitas, dan akuntabel. Namun perjalanan menuju reformasi nyata dipenuhi tantangan: intervensi politik, kapasitas SDM yang terbatas, fragmentasi regulasi, dan resistensi budaya organisasi. Untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan diperlukan pendekatan komprehensif-harmonisasi hukum, digitalisasi bertahap, profesionalisasi manusia, penguatan pengawasan, serta keterlibatan publik sebagai mitra pengawas.

Kunci sukses adalah desain reformasi yang holistik dan adaptif: standar nasional inti yang diikuti fleksibilitas lokal; pilot yang menghadirkan quick wins; roadmap yang jelas beserta indikator terukur; serta komitmen politik berkelanjutan. Teknologi-e-procurement dan open contracting-adalah alat ampuh, tetapi hanya efektif bila didukung kapasitas, governance data, dan penegakan hukum. Profesionalisasi SDM, insentif yang selaras, dan mekanisme sanksi konsisten akan menumbuhkan budaya integritas.

Reformasi pengadaan adalah maraton institusional: butuh investasi waktu, sumber daya, dan keberanian politis. Namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa dengan strategi bertahap, pembelajaran terus-menerus, dan kolaborasi multi-aktor, reformasi dapat menghasilkan dampak nyata-penghematan anggaran, kualitas layanan lebih baik, dan peningkatan kepercayaan publik. Dengan komitmen bersama, reformasi pengadaan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan agenda nyata yang membawa pemerintahan lebih efektif dan berintegritas.