Transformasi digital dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah terus melaju pesat melalui pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Catalogue) dan fitur Mini Kompetisi. Kehadiran fitur ini dimaksudkan untuk menutup celah penunjukan langsung yang serba tertutup dan menggantikannya dengan mekanisme kontestasi harga serta kualitas yang transparan antar-penyedia.
Namun, dalam tataran implementasi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga, efektivitas mini kompetisi kerap kali terhambat oleh persoalan kelembagaan dan tata kelola birokrasi. Salah satu isu paling krusial yang kerap memicu kemacetan proses pengadaan hingga sengketa hukum adalah Konflik Kewenangan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.
Lahirnya fitur mini kompetisi mengubah cara kerja pengadaan yang semula berada di area abu-abu menjadi sangat rigid secara prosedur digital. Ketika tugas penetapan spesifikasi, evaluasi penawaran, hingga pembatalan paket dihadapkan pada batas kewenangan yang samar dalam aturan pelaksana, pergesekan antara PPK dan Pokja Pemilihan menjadi tak terelakkan. Artikel ini membedah secara mendalam anatomi konflik kewenangan tersebut, akar penyebabnya, dampak terhadap akuntabilitas belanja publik, serta formulasi solusi untuk harmonisasi peran kedua belah pihak.
Batas Kewenangan PPK vs Pokja Pemilihan
Untuk memahami akar konflik, perlu ditinjau kembali batasan filosofis dan legal dari peran PPK dan Pokja Pemilihan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Berperan sebagai pemilik kebutuhan (job owner) dan pengelola anggaran. Kewenangan utamanya meliputi penyusunan perencanaan pengadaan, penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga penandatanganan dan pengendalian kontrak.
- Pokja Pemilihan (pada UKPBJ): Berperan sebagai pihak independen yang mengeksekusi proses pemilihan penyedia. Kewenangan utamanya adalah menyusun dokumen pemilihan, mengevaluasi penawaran (administrasi, teknis, dan harga), serta menetapkan pemenang dalam metode tender atau seleksi.
Tabel di bawah ini menggambarkan pembagian peran ideal menurut prinsip dasar pengadaan barang/jasa publik.
| Parameter Ranah | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan |
| Fokus Utama | Substansi kebutuhan, spesifikasi, & hasil kerja. | Tata cara pemilihan, transparansi, & kesetaraan. |
| Tanggung Jawab | Kualitas teknis, volume, & kemanfaatan barang. | Kebenaran prosedur evaluasi & hukum pemilihan. |
| Titi Mangsa Utama | Perencanaan awal & Pelaksanaan Kontrak. | Tahap Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang. |
Dalam pengadaan konvensional (Non-E-Katalog), pemisahan peran ini sangat jelas: PPK menyerahkan Dokumen Persiapan Pengadaan kepada Pokja, Pokja melakukan tender hingga menetapkan pemenang, lalu menyerahkan kembali hasilnya kepada PPK untuk dibuatkan kontrak.
Namun, dalam Mini Kompetisi E-Katalog, batasan tegas ini menjadi kabur. Sistem aplikasi e-katalog memberikan akses eksekusi mini kompetisi yang bisa dikelola oleh Pejabat Pengadaan/Pokja maupun oleh PPK secara langsung, tergantung pada nilai paket dan regulasi internal instansi. Kekaburan pintu eksekusi inilah yang memicu tumpang tindih kewenangan.
Titik-Titik Krusial Pemicu Konflik dalam Mini Kompetisi
Praktik mini kompetisi di lapangan memunculkan beberapa area sensitif di mana kewenangan PPK dan Pokja Pemilihan saling berbenturan:
A. Evaluasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis
Saat penawaran mini kompetisi masuk di portal e-katalog, sering ditemukan kasus di mana barang yang ditawarkan penyedia memiliki spesifikasi yang “hampir mirip” namun tidak 100% sama dengan KAK yang ditetapkan PPK.
- Sikap Pokja: Berpatokan pada fleksibilitas persaingan dan efisiensi harga, Pokja cenderung menerima tawaran tersebut selama fungsi utamanya terpenuhi.
- Sikap PPK: PPK menolak hasil evaluasi Pokja dengan alasan barang tidak memenuhi syarat teknis secara mutlak. PPK menganggap Pokja telah melampaui kewenangannya karena mencampuri domain teknis yang menjadi hak prerogatif PPK.
B. Pembatalan Hasil Mini Kompetisi Secara Sepihak
Konflik paling tajam terjadi ketika Pokja Pemilihan telah selesai melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang mini kompetisi dengan harga terendah, namun PPK menolak menerbitkan Surat Pesanan (E-Purchasing) dan membatalkan hasil tersebut.
- PPK beralasan menemukan cacat mutu, penyedia tidak kredibel, atau adanya indikasi phantom bidding (penyedia boneka).
- Pokja merasa keputusannya dilecehkan dan dituduh tidak cermat, yang berpotensi menyeret Pokja ke dalam gugatan sengketa pengadaan oleh penyedia yang dirugikan.
C. Pembagian Beban Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan
Mini kompetisi sering membutuhkan verifikasi fisik atas ketersediaan stok barang, keaslian surat dukungan, atau ketersediaan fasilitas purna jual. Terjadi saling lempar tanggung jawab mengenai siapa yang wajib melakukan verifikasi tersebut: apakah Pokja pada saat evaluasi penawaran, ataukah PPK sebelum menandatangani surat pesanan.
Tabel berikut menunjukkan matriks area benturan kewenangan antara PPK dan Pokja Pemilihan.
| Area Benturan | Pandangan / Sikap PPK | Pandangan / Sikap Pokja Pemilihan |
| Penyusunan KAK | KAK bersifat mutlak dan tidak boleh diubah. | KAK terlalu mengunci & melanggar prinsip persaingan. |
| Evaluasi Teknis | Hanya PPK yang berhak menentukan kesetaraan. | Pokja berwenang menilai pemenuhan dokumen teknis. |
| Penetapan Batal | PPK berhak menolak hasil jika tidak sesuai KAK. | Pembatalan sepihak merusak kepastian hukum pemilihan. |
Mengapa Konflik Ini Terus Berulang?
Maraknya pergesekan kewenangan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipicu oleh beberapa faktor pendorong utama:
- Aturan Pelaksana yang Belum Sepenuhnya Harfiah: Regulasi turunan terkait petunjuk teknis e-purchasing dan mini kompetisi di beberapa daerah belum mengatur secara rinci mengenai pembagian Standard Operating Procedure (SOP) antara PPK dan Pokja. Ada kesan bahwa mini kompetisi adalah “area tak bertuan” di mana aturan tender umum coba dipaksakan pada sistem katalog yang berkarakteristik cepat.
- Ego Sektoral dan Asimetri Informasi: PPK sering merasa sebagai “pemilik anggaran” yang paling berhak menentukan siapa yang boleh memenangkan paket. Di sisi lain, Pokja Pemilihan merasa sebagai “benteng aturan” yang memegang otoritas penuh atas legalitas prosedur pemilihan.
- Ketakutan Akibat Risiko Audit: Baik PPK maupun Pokja sama-sama berada di bawah bayang-bayang ketakutan akan audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), BPK, atau Aparat Penegak Hukum (APH). Ketika muncul potensi masalah pada produk hasil mini kompetisi, masing-masing pihak berupaya melempar tanggung jawab (defensive decision making) untuk mengamankan diri dari jerat hukum.
Tabel di bawah ini merangkum spektrum pendorong di balik terjadinya konflik kewenangan.
| Kategori Pendorong | Root Cause (Akar Masalah) | Implikasi Pada Proses Pengadaan |
| Regulasi & SOP | Absence of Detailed Juknis untuk Mini Kompetisi. | Prosedur ditafsirkan secara subjektif oleh tiap pihak. |
| Kelembagaan | Dualisme otoritas (Pemilik Anggaran vs Penguji Rules). | Saling kunci (deadlock) dalam penetapan pemenang. |
| Mitigasi Risiko | Kebijakan defensif demi menghindari pemeriksaan APH. | Paket mini kompetisi terkatung-katung / dibatalkan. |
Dampak Sistemik
Dampak dari konflik kewenangan ini sangat merugikan efektivitas belanja publik dan menurunkan kredibilitas pemerintah daerah:
A. Kemacetan Penyerapan Anggaran (Procurement Bottleneck)
Paket-paket pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam hitungan hari melalui mini kompetisi menjadi terhenti selama berbulan-bulan akibat surat-menyurat perselisihan antara PPK dan Pokja. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan penyerapan APBD dan penundaan manfaat proyek bagi masyarakat.
B. Kerentanan Sengketa Hukum dan PTUN
Penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja namun dibatalkan secara sepihak oleh PPK memiliki dasar hukum kuat untuk mengajukan sanggahan, pengaduan persekongkolan, atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
C. Iklim Usaha yang Tidak Kondusif
Penyedia barang/jasa yang kredibel menjadi enggan mengikuti mini kompetisi di daerah tertentu karena menilai prosesnya tidak memiliki kepastian hukum dan sarat dengan ketidakjelasan otoritas keputusan.
Tabel berikut menggambarkan dampak dari ketidakharmonisan hubungan PPK dan Pokja Pemilihan.
| Dimensi Dampak | Bentuk Manifestasi Kerugian | Pihak yang Paling Dirugikan |
| Waktu / Efisiensi | Penundaan pelaksanaan proyek berbulan-bulan. | Masyarakat penerima manfaat pembangunan. |
| Akuntabilitas | Potensi gugatan PTUN & sanggahan penyedia. | Nama baik Pemerintah Daerah & Instansi. |
| Manajemen ASN | Hubungan kerja internal retak & saling melapor. | Keharmonisan tata kelola birokrasi daerah. |
Solusi: Harmonisasi dan Pembagian Kerja Jelas
Untuk mengakhiri konflik kewenangan dalam mini kompetisi e-katalog, diperlukan langkah-langkah pembenahan yang bersifat struktural dan operasional:
A. Penyusunan SOP Mini Kompetisi Terintegrasi
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bersama Bagian Hukum Daerah wajib menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Mini Kompetisi yang menetapkan secara eksplisit racer matrix (Siapa yang Bertanggung Jawab, Menyetujui, Dikonsultasikan, dan Diinformasikan) untuk setiap tahapan:
- Tahap KAK & Parameter Evaluasi: Sepenuhnya domain PPK.
- Tahap Penayangan & Evaluasi Penawaran: Sepenuhnya domain Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- Tahap Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP): Pokja menyerahkan hasil evaluasi secara final.
- Tahap Menerbitkan Surat Pesanan: Domain PPK berdasarkan BAHP.
B. Menerapkan Prosedur Reviu KAK Bersama (Joint Review)
Sebelum paket mini kompetisi ditayangkan di portal E-Katalog, PPK dan Pokja Pemilihan wajib menggelar Rapat Reviu KAK Bersama. Dalam rapat ini, Pokja menguji apakah spesifikasi yang disusun PPK sudah netral dan tidak mengunci, sementara PPK memastikan bahwa Pokja memahami dengan benar kriteria teknis yang dibutuhkan. Semua kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Reviu KAK yang mengikat kedua belah pihak.
C. Pembatasan Alasan Menolak Hasil Evaluasi
PPK tidak boleh menolak hasil mini kompetisi dari Pokja secara sembarangan. Penolakan hanya dapat dilakukan jika PPK mampu membuktikan secara substansial adanya:
- Prosedur evaluasi yang dilanggar oleh Pokja.
- Indikasi persekongkolan atau KKN di antara peserta yang luput dari evaluasi Pokja.
- Penawaran penyedia yang terbukti secara teknis tidak dapat memenuhi fungsi utama KAK berdasarkan hasil uji verifikasi bersama.
Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak menemui titik temu, penyesuaian wajib dimediasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai pihak ketiga yang netral.
Tabel di bawah ini merangkum kerangka kerja penyelesaian konflik kewenangan.
| Tahapan Solusi | Mekanisme Konkret | Output Akuntabilitas |
| 1. Pembagian Role | Formalisasi SOP Mini Kompetisi via SK Kepala Daerah. | Batas kewenangan hukum yang tegas & mengikat. |
| 2. Pencegahan | Mandatori Rapat Reviu KAK Bersama (PPK & Pokja). | Berita Acara Kesepakatan KAK & Parameter. |
| 3. Mediasi Sengketa | Keterlibatan APIP sebagai Probity Advice jika deadlock. | Clearance Letter / Rekomendasi Resmi APIP. |
Kesimpulan
Mini kompetisi pada Katalog Elektronik adalah inovasi penting untuk menciptakan pengadaan barang/jasa publik yang lebih kompetitif dan akuntabel. Namun, keunggulan sistem digital ini tidak akan memberikan dampak optimal jika mesin birokrasi di baliknya masih terjebak dalam konflik kewenangan antara PPK dan Pokja Pemilihan.
Dikitomi antara pemilik kebutuhan (PPK) dan penguji prosedur (Pokja) tidak boleh diartikan sebagai arena pertarungan ego sektoral. Sebaliknya, kedua elemen ini harus berfungsi sebagai sistem checks and balances yang saling menguatkan.
Dengan menghadirkan SOP yang rinci, mewajibkan reviu KAK bersama sebelum penayangan paket, serta melibatkan APIP sebagai mediator saat terjadi kebuntuan, pemerintah daerah dapat menjamin kepastian hukum dan kelancaran proses mini kompetisi. Pada akhirnya, harmonisasi peran antara PPK dan Pokja adalah kunci utama untuk mewujudkan belanja daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat.
