Dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia sering kali diibaratkan sebagai sebuah panggung besar dengan banyak pemain, aturan yang ketat, namun tetap memiliki celah gelap yang kerap dimanfaatkan. Salah satu “hantu” lama yang hingga kini masih sering bergentayangan dalam proses belanja negara adalah Mark-Up Harga. Istilah ini mungkin terdengar teknis, namun maknanya sederhana: penggelembungan harga. Ini adalah praktik di mana harga barang atau jasa yang dilaporkan dalam dokumen pengadaan dibuat jauh lebih tinggi daripada harga pasar yang sebenarnya.
Meskipun sistem pengadaan kita sudah bertransformasi menjadi digital melalui E-Katalog dan aplikasi SPSE, modus mark-up tidak lantas hilang begitu saja. Ia hanya berganti rupa dan menjadi lebih halus. Bagi para pengelola blog Kelas Pengadaan, memahami anatomi mark-up bukan berarti kita sedang belajar cara melakukannya, melainkan belajar cara mendeteksi dan menangkalnya. Sebab, mark-up adalah musuh utama dari prinsip Value for Money yang selalu kita agungkan. Setiap rupiah yang dikorupsi melalui mark-up adalah hak rakyat yang dirampas untuk kualitas fasilitas publik yang seharusnya lebih baik.
Apa Itu Mark-Up Harga dan Mengapa Ia Terjadi?
Secara harfiah, mark-up dalam dunia bisnis adalah selisih antara biaya produksi dengan harga jual untuk mendapatkan keuntungan. Itu hal yang wajar dalam perdagangan. Namun, dalam konteks pengadaan pemerintah, mark-up menjadi konotasi negatif ketika selisih tersebut dibuat tidak wajar dan melibatkan kesepakatan jahat antara penyedia (vendor) dengan oknum pejabat pengadaan. Tujuannya satu: menciptakan “kelebihan uang” yang nantinya akan dibagi-bagikan sebagai komisi atau suap.
Mengapa modus ini masih ada padahal akses informasi harga sudah sangat terbuka? Pertama adalah Masalah Integritas. Tekanan gaya hidup atau tuntutan “setoran” sering kali membuat oknum mencari jalan pintas melalui penggelembungan harga. Kedua adalah Kurangnya Riset Pasar. Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang malas melakukan survei harga riil dan hanya mengandalkan brosur atau penawaran dari vendor langganan saat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ketidaktahuan PPK adalah celah bagi vendor untuk menyusupkan harga selangit.
Cara Kerja Modus Mark-Up di Era Digital
Di masa lalu, mark-up dilakukan secara kasar dengan memalsukan kuitansi. Di era sekarang, modusnya lebih canggih. Salah satunya adalah melalui “Spesifikasi Kunci”. Oknum akan membuat spesifikasi barang yang sangat unik dan hanya dimiliki oleh satu vendor tertentu. Karena tidak ada pembanding, vendor tersebut bebas mematok harga tinggi. Meskipun melalui proses tender, perusahaan lain tidak akan bisa ikut karena terbentur syarat spesifikasi yang terlalu dikunci.
Modus lainnya adalah Kolusi antar Penyedia. Tiga atau empat perusahaan bersepakat untuk ikut tender yang sama. Mereka sudah mengatur siapa yang akan menang dengan harga paling tinggi (yang sudah di-mark-up), sementara perusahaan lainnya sengaja memberikan penawaran yang lebih tinggi lagi atau sengaja dibuat tidak lengkap administrasinya. Di atas kertas, prosesnya terlihat kompetitif, namun di balik layar, mereka semua adalah kawan lama yang sedang berbagi kue anggaran negara.
Contoh Nyata dalam Kehidupan Sehari-hari
Untuk memudahkan orang awam memahami ini, mari kita bayangkan Anda menitip beli handphone kepada seorang teman. Anda memberikan uang 5 juta rupiah karena teman Anda bilang harganya memang segitu. Teman Anda kemudian pergi ke toko, membeli handphone tersebut seharga 4 juta rupiah, lalu meminta toko membuatkan nota palsu senilai 5 juta rupiah.
Selisih 1 juta rupiah itu masuk ke kantong teman Anda tanpa Anda ketahui. Anda merasa senang karena mendapatkan handphone yang diinginkan, padahal Anda baru saja dirugikan 1 juta rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli aksesori atau pulsa. Dalam pengadaan negara, “Anda” adalah rakyat, “Teman” adalah oknum pejabat, dan “Handphone” adalah proyek infrastruktur atau bantuan sosial. Kerugian 1 juta itu, jika dikalikan ribuan paket pengadaan, nilainya menjadi triliunan rupiah uang pajak yang hilang sia-sia.
Dampak Buruk Mark-Up: Bukan Sekadar Soal Uang
Banyak yang menganggap mark-up adalah “korupsi tanpa korban” asalkan barangnya tetap ada dan berfungsi. Ini adalah pemikiran yang salah besar. Mark-up berdampak langsung pada Kualitas Barang. Sering kali, untuk menutupi biaya suap yang diambil dari hasil mark-up, vendor terpaksa mengurangi kualitas material agar mereka tetap mendapatkan untung bersih. Akibatnya, aspal jalan lebih cepat mengelupas, bangunan sekolah retak dalam setahun, atau alat kesehatan yang sering rusak.
Selain itu, mark-up menciptakan Ketidakadilan Pasar. Perusahaan-perusahaan yang jujur dan profesional akan kalah bersaing dengan perusahaan yang “pintar melobi”. Jika ekosistem ini dibiarkan, maka para penyedia yang berkualitas akan malas ikut tender pemerintah, dan proyek-proyek negara hanya akan dikuasai oleh kelompok yang itu-itu saja. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan merusak citra iklim investasi di Indonesia.
Trik Mendeteksi dan Mencegah Mark-Up Harga
Bagi praktisi pengadaan yang ingin menjaga integritas, ada beberapa langkah “detektif” yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya indikasi mark-up:
- Gunakan Cross-Check Harga Global: Jangan hanya melihat harga di pasar lokal. Untuk barang teknologi atau alat berat, cek harga di situs internasional atau distributor resmi di kota besar. Jika selisihnya mencapai lebih dari 30% tanpa alasan logis (seperti ongkos kirim yang ekstrim), maka patut dicurigai adanya mark-up.
- Bedah Komponen HPS: Jangan melihat harga total. Mintalah rincian harga satuan. Periksa apakah harga semen, besi, atau jasa tenaga ahli masuk akal sesuai standar harga daerah yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati.
- Waspadai Penawaran yang Identik: Jika dalam sebuah tender ada beberapa vendor yang menawarkan harga yang sangat mirip atau memiliki kesalahan ketik yang sama dalam dokumen penawarannya, itu adalah indikasi kuat adanya persekongkolan untuk mengamankan harga mark-up.
- Optimalkan E-Katalog: Belanja melalui E-Katalog jauh lebih aman karena harga sudah diverifikasi oleh LKPP. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya mark-up di tingkat katalog, namun setidaknya harganya sudah bisa dibandingkan secara transparan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Peran Auditor dan Masyarakat
Di Indonesia, lembaga seperti BPK dan BPKP kini semakin tajam dalam mengendus modus mark-up. Mereka tidak lagi hanya memeriksa kuitansi, tapi sudah menggunakan metode Audit Forensik. Mereka akan mengecek langsung ke pabrik atau distributor utama untuk menanyakan berapa harga jual sebenarnya kepada vendor tersebut. Jika ditemukan selisih yang tidak bisa dijelaskan, maka itu dianggap sebagai kerugian negara yang wajib dikembalikan.
Masyarakat juga memiliki peran penting. Melalui fitur transparansi di aplikasi seperti “Sirup” atau portal pengadaan nasional, masyarakat bisa melihat berapa anggaran yang dialokasikan untuk sebuah proyek. Jika sebuah desa membangun gerbang kecil tapi anggarannya mencapai ratusan juta, masyarakat berhak bertanya dan melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi. Pengawasan publik adalah obat paling ampuh untuk mematikan virus mark-up.
Melawan Lupa dan Melawan Modus
Mark-up harga mungkin adalah modus lama, tapi ia terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai ahli pengadaan, tugas kita bukan hanya menjadi tukang stempel dokumen, tapi menjadi penjaga gawang keuangan negara. Kita harus memiliki keberanian untuk menolak harga yang tidak wajar, sekecil apa pun itu.
Edukasi yang konsisten melalui Kelas Pengadaan diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa pengadaan yang bersih adalah kunci kemajuan bangsa. Mari kita tinggalkan pola pikir “yang penting anggaran habis” dan beralih ke “yang penting setiap rupiah bermanfaat”. Dengan transparansi yang makin terbuka dan integritas yang makin kuat, kita bisa berharap suatu hari nanti mark-up harga hanya akan menjadi cerita di buku sejarah, bukan lagi berita di tajuk utama media massa.
