Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan komponen penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. HPS digunakan sebagai acuan nilai yang wajar untuk barang atau jasa yang diadakan, yang berarti HPS harus mencerminkan harga pasar yang realistis dan sesuai standar. Namun, dalam praktiknya, penyusunan HPS yang tidak akurat atau disalahgunakan dapat menjadi indikator adanya potensi kecurangan dalam pengadaan. Menyusun HPS yang tepat sangat penting untuk menjamin transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pengadaan.
Artikel ini membahas beberapa tanda atau indikasi yang bisa menunjukkan adanya kecurangan dalam proses pengadaan, terutama yang terkait dengan penyusunan HPS.
A. Pengertian Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip pengadaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kecurangan ini bisa melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal, yang dapat merugikan pemerintah, menghambat transparansi, dan mengurangi kualitas barang atau jasa yang diterima.
Beberapa bentuk kecurangan yang umum dalam pengadaan meliputi manipulasi HPS, pemalsuan dokumen, kolusi antara PPK dengan penyedia barang/jasa, serta penetapan spesifikasi yang menguntungkan pihak tertentu. Kecurangan ini dapat diidentifikasi dengan menelaah komponen-komponen HPS secara rinci dan mencermati pola-pola yang mencurigakan.
B. Tanda-Tanda Terjadinya Kecurangan dalam Penyusunan HPS
Berikut adalah beberapa tanda atau indikasi yang bisa menjadi sinyal bahwa terjadi kecurangan dalam proses penyusunan HPS dalam pengadaan barang dan jasa:
1. HPS yang Jauh Melebihi atau Di Bawah Harga Pasar
Salah satu indikasi kecurangan adalah ketika HPS yang disusun sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar. HPS yang terlalu tinggi menunjukkan adanya potensi mark-up atau penggelembungan harga yang tidak wajar, di mana dana pemerintah dikeluarkan lebih besar dari seharusnya. Sebaliknya, HPS yang terlalu rendah bisa jadi indikasi bahwa spesifikasi barang/jasa sudah diatur agar penyedia tertentu yang bisa memberikan harga murah dapat memenangkan proyek.
Contoh kasus: Jika harga pasar sebuah barang sekitar Rp 100 juta namun HPS ditetapkan pada Rp 150 juta tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi indikasi adanya mark-up yang disengaja.
2. Penggunaan Data Harga yang Tidak Relevan atau Tidak Valid
Tanda lain dari kecurangan adalah penggunaan data harga yang tidak relevan atau bahkan harga yang tidak diperoleh dari survei pasar yang valid. Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam pengadaan bisa saja menggunakan data dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau mengambil data harga dari barang/jasa dengan spesifikasi yang berbeda.
Contoh kasus: Jika harga yang digunakan dalam HPS tidak berasal dari survei harga yang jelas, misalnya dengan mengambil dari sumber yang tidak relevan atau harga dari pasar yang berbeda (misalnya harga dari kota besar diterapkan di daerah terpencil tanpa penyesuaian), maka hal ini bisa jadi sinyal adanya manipulasi harga.
3. HPS Ditentukan Tanpa Perbandingan Harga dari Beberapa Sumber
Prinsip pengadaan yang sehat adalah dengan menggunakan data harga dari beberapa sumber untuk mendapatkan nilai yang akurat. Jika HPS disusun hanya berdasarkan satu sumber saja, ini dapat mengindikasikan adanya kejanggalan. Pengabaian perbandingan harga dapat menguntungkan penyedia tertentu, terutama jika penyedia tersebut mengetahui HPS yang disusun hanya berdasarkan penawarannya.
Contoh kasus: Jika pengadaan memerlukan minimal tiga perbandingan harga tetapi hanya satu sumber yang dipertimbangkan dalam penyusunan HPS, ini bisa menjadi tanda adanya kesengajaan untuk menetapkan harga tertentu yang menguntungkan pihak tertentu.
4. Penentuan Spesifikasi Barang/Jasa yang Sangat Spesifik atau Unik
Spesifikasi yang sangat spesifik atau unik dan sulit ditemukan di pasar umum bisa menjadi tanda bahwa proses pengadaan sudah diatur untuk pihak tertentu. Ketika spesifikasi barang/jasa terlalu spesifik, hanya sedikit penyedia yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, yang membuat proses pengadaan tidak kompetitif. Dalam hal ini, HPS disusun dengan mengacu pada harga dari penyedia yang bisa memenuhi spesifikasi unik tersebut.
Contoh kasus: Jika pengadaan meminta perangkat dengan spesifikasi yang sangat khusus dan tidak umum di pasaran, ini bisa menjadi indikasi bahwa barang tersebut sudah dipersiapkan untuk satu penyedia tertentu yang memiliki barang sesuai kriteria tersebut.
5. Adanya Kolusi antara Pihak Internal dan Penyedia
Kolusi atau kerja sama yang tidak sah antara PPK dengan penyedia barang/jasa merupakan bentuk kecurangan yang merugikan. Dalam kasus kolusi, PPK atau pihak yang menyusun HPS bisa saja mengatur harga yang menguntungkan penyedia tertentu atau menetapkan HPS yang sejalan dengan penawaran penyedia tersebut.
Kolusi ini dapat terdeteksi ketika harga penawaran dari penyedia terpilih sangat dekat atau bahkan sama persis dengan HPS yang disusun. Selain itu, jika terjadi komunikasi antara PPK dan penyedia di luar prosedur resmi, ini juga dapat menjadi indikasi kolusi.
Contoh kasus: Jika penyedia mengajukan penawaran dengan harga yang sangat dekat dengan HPS atau terdapat pola komunikasi rahasia antara penyedia dengan PPK, maka ini bisa menjadi sinyal adanya kolusi.
6. Perubahan HPS di Tengah Proses Pengadaan tanpa Alasan Jelas
Jika HPS diubah di tengah proses pengadaan tanpa alasan yang jelas, ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ada kecurangan. Perubahan ini mungkin dilakukan untuk mengakomodasi penyedia tertentu yang tidak dapat memenuhi HPS awal. Perubahan harga tanpa dasar yang kuat menunjukkan adanya intervensi yang mungkin bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu.
Contoh kasus: Jika nilai HPS awal berada pada kisaran tertentu lalu dinaikkan secara tiba-tiba tanpa adanya perubahan spesifikasi atau alasan yang sah, ini bisa menjadi tanda adanya upaya untuk memenangkan penyedia tertentu.
7. Dokumentasi HPS yang Tidak Lengkap atau Tidak Transparan
Dokumentasi dalam proses penyusunan HPS sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika dokumentasi yang terkait dengan penyusunan HPS tidak lengkap atau tidak tersedia, hal ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dokumentasi HPS yang tidak lengkap seringkali ditemukan dalam kasus pengadaan yang melibatkan kecurangan.
Contoh kasus: Jika sumber data harga tidak didokumentasikan dengan baik atau alasan penetapan harga tidak tercantum, maka ini bisa menunjukkan bahwa HPS sengaja tidak dibuat transparan untuk menyembunyikan manipulasi harga.
C. Dampak Kecurangan dalam Penyusunan HPS
Kecurangan dalam penyusunan HPS dapat berdampak serius, baik bagi keuangan pemerintah maupun kualitas barang/jasa yang diperoleh. Beberapa dampak negatif kecurangan ini antara lain:
- Pemborosan Anggaran: Manipulasi HPS yang mengakibatkan penggelembungan harga akan menyebabkan pemborosan anggaran negara, yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain.
- Menurunkan Kualitas Barang/Jasa: Penyusunan HPS yang tidak wajar dapat menyebabkan barang atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga mengurangi kualitas hasil pengadaan.
- Merusak Kepercayaan Publik: Kecurangan dalam pengadaan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan persepsi negatif terhadap proses pengadaan secara keseluruhan.
- Menciptakan Ketidakadilan di Pasar: Kolusi dan manipulasi HPS dapat menguntungkan penyedia tertentu dan meminggirkan penyedia lain yang mungkin memiliki harga yang lebih baik atau kualitas yang lebih tinggi.
D. Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Penyusunan HPS
Untuk menghindari potensi kecurangan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:
- Audit dan Pengawasan Rutin: Melakukan audit berkala terhadap proses penyusunan HPS dapat membantu mendeteksi adanya penyimpangan sejak awal.
- Transparansi dalam Dokumentasi HPS: Semua sumber harga dan alasan penetapan HPS harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan transparansi.
- Melibatkan Pihak Ketiga yang Independen: Pihak ketiga seperti auditor independen atau konsultan dapat membantu dalam proses verifikasi dan validasi HPS.
- Meningkatkan Kompetensi PPK: Melatih PPK dalam menyusun HPS dengan prinsip-prinsip yang benar dapat mengurangi risiko kecurangan.
Penutup
HPS memiliki peran penting dalam memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Namun, HPS juga bisa menjadi titik rawan kecurangan jika disusun dengan tidak wajar. Dengan memahami tanda-tanda terjadinya kecurangan, baik pihak internal maupun masyarakat dapat lebih waspada dan mendorong proses pengadaan yang lebih adil dan akuntabel. Transparansi, pengawasan, dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip pengadaan yang benar adalah kunci untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan.