Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang jasa pemerintah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam upaya tersebut, pemerintah memiliki beberapa strategi untuk mendorong partisipasi UMKM, salah satunya adalah dengan memanfaatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar penetapan harga dalam pengadaan barang jasa pemerintah.
Latar Belakang
Pengadaan barang jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengadaan barang jasa pemerintah menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pengadaan barang jasa pemerintah juga dapat menjadi ajang untuk mendorong partisipasi UMKM dalam kegiatan ekonomi nasional.
Rumusan Masalah
Bagaimana peran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah?
Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran HPS dalam mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah
Tinjauan Pustaka
Pengertian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan harga yang ditetapkan oleh pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. HPS digunakan sebagai dasar penetapan harga dalam proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. HPS dapat ditetapkan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan analisis harga pasar atau pengalaman dari pengadaan barang/jasa sebelumnya.
Mekanisme Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
Perencanaan Pengadaan
Perencanaan pengadaan dilakukan oleh satuan kerja pemerintah yang membutuhkan barang/jasa. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan rancangan kontrak, penetapan metode pengadaan, dan penetapan HPS.
Pengumuman dan Pendaftaran
Pengumuman pengadaan barang/jasa dilakukan oleh satuan kerja pemerintah melalui media pengumuman yang ditetapkan. Setiap penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar dan mengikuti proses pengadaan.
Seleksi dan Evaluasi
Proses seleksi dan evaluasi dilakukan untuk menentukan penyedia barang/jasa yang akan dipilih. Proses seleksi dan evaluasi meliputi verifikasi dokumen, teknis dan harga penawaran, serta evaluasi kualifikasi penyedia barang/jasa.
Penetapan Pemenang dan Kontrak
Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan evaluasi teknis dan harga penawaran. Setelah penetapan pemenang, dilakukan penandatanganan kontrak antara pemenang pengadaan dan satuan kerja pemerintah yang melakukan pengadaan.
Peran HPS dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
HPS memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu sebagai dasar penetapan harga. HPS menjadi acuan dalam proses lelang dan penentuan pemenang pengadaan barang jasa pemerintah. HPS juga memudahkan penyedia barang/jasa dalam menentukan harga penawaran yang kompetitif dan sesuai dengan kondisi pasar.
Peran HPS dalam Mendorong Partisipasi UMKM dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peran HPS dalam mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah sebagai berikut:
Memudahkan UMKM dalam Menentukan Harga Penawaran
HPS memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang harga pasar yang dapat digunakan sebagai acuan oleh UMKM dalam menentukan harga penawaran yang kompetitif. Hal ini akan membantu UMKM untuk lebih mudah bersaing dengan penyedia barang/jasa besar.
Menjamin Keadilan dalam Proses Lelang
HPS dapat menjadi acuan bagi penyedia barang/jasa besar dalam menentukan harga penawaran yang tidak merugikan UMKM. Dengan adanya HPS, UMKM tidak akan mengalami diskriminasi harga yang lebih rendah dibandingkan dengan penyedia barang/jasa besar. Hal ini akan memastikan keadilan dalam proses lelang pengadaan barang jasa pemerintah.
Meningkatkan Kepercayaan UMKM terhadap Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Dengan adanya HPS yang transparan dan jelas, UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengikuti proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini akan meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah sehingga dapat memperluas peluang usaha UMKM dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Mendorong Pemerintah untuk Memberikan Peluang Lebih Besar bagi UMKM
Peran HPS juga dapat mendorong pemerintah untuk memberikan peluang lebih besar bagi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan adanya HPS yang transparan dan jelas, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih mendukung partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di Indonesia.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah sangat penting. HPS dapat meningkatkan kesetaraan persaingan antara penyedia barang/jasa besar dan UMKM, meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah, meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah, dan mendorong pemerintah untuk memberikan peluang lebih besar bagi UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan HPS yang transparan dan jelas untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.
